BPKP Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Kepastian Impor KRL Bekas Jepang

Merdeka.com - Keputusan impor KRL bekas dari Jepang tak kunjung diambil pemerintah. Padahal ada urgensi yang disebut mendesak guna memenuhi kebutuhan, ditambah ada rekomendasi solusi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Setelah melakukan reviu, BPKP tak merekomendasikan pelaksanaan impor KRL bekas dari Jepang. Namun, keputusan itu, baru keluar setelah ada pembahasan lebih lanjut diantara stakeholder pemerintah.

Diketahui, itu merujuk pada rapat antara Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Artinya, keputusan bisa diambil setelah ada tindak lanjut pembahasan hasil reviu BPKP dari rapat yang dipimpin oleh Menko Luhut Binsar Pandjaitan itu.

"Setahu saya begini, review kami yang kemarin itu belum ada (tindak lanjut), setahu saya tidak ada. Kami cuma menunggu review dari sana, bagaimana tindak lanjutnya," ujar Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (24/5).

Sementara itu, terkait pertemuan antara Kementerian BUMN dan BPKP, Azwad mengatakan itu merupakan langkah koordinasi. Diketahui, pada awal Mei 2023, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengaku telah berdiskusi dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengenai hasil reviu rencana impor KRL bekas dari Jepang.

"Kalau dimintakan yang berkaitan dengan koordinasi di bawah presiden saya kira wajar saja kalau datang minta petunjuk atau diskusi. Ya mungkin secara teknis bisa, tapi gak dilarang kan orang datang, masa harus sembunyi," ujar dia.

Kendati begitu, Azwad menegaskan kalau sikap BPKP dalam hal ini masih merujuk pada hasil reviu yang sudah dilakukan sebelumnya. Diketahui, BPKP tidak merekomendasikan untuk melakukan impor KRL bekas dari Jepang.

"Sementara masih itu (tidak merekomendasikan impor KRL). Review kita masih itu, kita tunggu apa tindak lanjutnya mereka," beber Azwad Zamroodin Hakim.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com