Follow
BPN: Jokowi Bentuk Kementerian PUPR, Kiamat Kecil Bagi Perumahan Rakyat
Merdeka.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, menyatakan keputusan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai sebuah kiamat kecil.
Mantan Staf Khusus Menteri PU ini mengatakan, di tengah kebutuhan perumahan yang semakin tinggi, seharusnya Kementerian Perumahan Rakyat tetap berdiri sendiri. Sehingga kementerian ini bisa fokus untuk mengatasi masalah defisit (backlog) perumahan.
"Saya kaget waktu itu pemerintah Jokowi-JK membuat keputusan membentuk kementerian PUPR, dalam batin saya ini kiamat kecil bagi sektor perumahan rakyat," ujar dia di Jakarta, Selasa (5/3).
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengatasi masalah air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong solusi untuk masalah air di pulau-pulau terluar? Pemerintah Indonesia pun menginisiasi pembentukan Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Ketahanan Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim yang berfungsi merumuskan pengintegrasian aspek lingkungan dan sosial ekonomi dalam menghadapi perubahan iklim.
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Apa tugas berat seorang Menteri Keuangan? Faisal Basri menyampaikan tugas berat seorang Menkeu adalah mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran. Hingga akhirnya memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuannya.
Dia mengungkapkan, pada 2000, jumlah backlog perumahan telah mencapai hanya 4,3 juta unit. Sedangkan, pada 2020 diperkirakan bisa menembus 20 juta unit.
"Di 2000 itu backlog perumahan sebesar 4,3 juta rumah. Ini dari tahun ke tahun bertambah kurang lebih 1 juta. Di 2020 diperkirakan akan mengalami backlog 20 juta unit rumah," kata dia.
Oleh sebab itu, lanjut Suhendra, sangat penting untuk kembali memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian PU. Dengan demikian, ada kementerian yang bisa fokus menyelesaikan permasalahan backlog ini.
"Kami menyimpulkan bagaimana titik krusial Kementerian Perumahan Rakyat harus hadir. Konsep kami pembangunan infrastruktur berbasis publik, termasuk sektor perumahan rakyat," tandas dia.
Reporter: Septian DenySumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wamen BUMN menyebut, dengan adanya kementerian ini pemerintah dan pengembang bisa lebih fokus membangun sektor hunian bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Hashim mengaku telah ditunjuk langsung oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan baru.
Baca Selengkapnya
Pemisahan Kementerian PUPR ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi Pekerjaan Umum.
Baca Selengkapnya
Basuki mengakui mengurus perumahan cukup rumit dan sulit.
Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca Selengkapnya
Selain Boy Thohir, ada pula PT Berau Coal Energy Tbk yang akan melaksanakan proses pertama pembangunan rumah rakyat di Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya
Di beberapa titik banyak muncul rumah tidak layak huni di sepanjang sisi jalur kereta.
Baca Selengkapnya
Ia mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pengadaan rumah terjangkau adalah ketersediaan tanah yang terbatas.
Baca Selengkapnya
Dalam hal ini, Menteri Ara akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Kecepatan Kementerian PUPR dalam mengakselerasi berbagai program pembangunan dapat terhambat.
Baca Selengkapnya
Gapensi siap menjadi mitra strategis pemerintah guna memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi.
Baca Selengkapnya