BPS akui Indonesia belum punya data lengkap jumlah e-commerce

Merdeka.com - Pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi digital melalui perdagangan elektronik (e-commerce). Wujud keseriusan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-commerce) 2017-2019.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan hingga saat ini belum tersedia data e-commerce yang lengkap dan dapat dijadikan acuan bersama. Akibatnya, pemerintah kurang mampu menyikapi fenomena e-commerce yang tengah menguat, untuk kemudian diambil kebijakan yang tepat.

"Betul tidak ada shifting dari offline ke online? Pertanyaannya berapa besar porsinya terhadap total konsumsi rumah tangga. Betul tidak bahwa belanja online itu ada peningkatan, tapi sharenya sendiri kita tidak tahu persis," ungkapnya di Acara Sosialisasi Pengumpulan Data E-commerce, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (15/12).

Berbagai data mencoba menunjukkan jumlah e-commerce di Indonesia, seperti hasil riset Nielsen 2015 yang menyatakan penetrasi e-commerce baru mencapai 1,26 persen dari total konsumsi. Kemudian ada juga data yang menyatakan pada semester I-2017, penetrasi e-commerce mencapai 6,69 persen.

"Kita juga lakukan kajian dengan pendekatan rumah tangga. Studi kecil dengan 10.000 rumah tangga. Dari sana yang diperoleh lebih kecil lagi penetrasi e-commerce cuma 0,89 persen. Ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa kita tidak punya data yang akurat mengenai total belanja online," tambahnya.

Karena itu, Suhariyanto menegaskan kerja sama dari para pelaku usaha e-commerce dalam bentuk pemberian data transaksi e-commerce amat dibutuhkan sehingga didapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan e-commerce dalam negeri.

"Ini (pertumbuhan e-commerce) tidak bisa dipungkiri lagi. Kita perlu dukungan data-data," tandas dia.