Follow
BPS: Dana desa turunkan ketimpangan pengeluaran penduduk pedesaan
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran pendapatan di pedesaan pada September 2015 yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,33 persen pada Maret 2015 maupun September 2015. Sebab, tingkat kekayaan antara penduduk lapisan atas dan lapisan bawah tidak terlalu tinggi.
Deputi Kepala BPS Bidang Statistik Sosial, M. Sairi Hasbullah mengatakan penyaluran dana desa diyakini mampu menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran di pedesaan. Apabila, alokasi dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.
"Sangat bisa (menurunkan), asal dana desa diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur yang melibatkan tenaga kerja yang massif. Akan nurunin Gini Ratio di desa dan meningkatkan pendapatan di desa," ujar Sairi di Gedung BPS, Jakarta, Senin (18/4).
-
Apa yang menjadi fokus utama penanganan kemiskinan di Banyuwangi? 'Kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus berada di angka 0,43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12 persen,' kata Menko, didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, saat meninjau pemberian Bantuan Cadangan Pangan di Kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Jumat (8/4).
-
Apa target Andika Perkasa untuk kemiskinan di Jateng? ‘Kami menargetkan dalam lima tahun ke depan ini angka kemiskinan Jateng harus di bawah (nasional, red.) jauh dan angka pengangguran pun harus menurun. Nanti saatnya debat akan kami umumkan berapa angkanya (target penurunan, red.),’ katanya di sela ‘Silaturahmi Ikatan Keluarga Minang’, di Semarang dikutip dari Antara, Rabu (10/10).
-
Kenapa PBI BPJS penting untuk warga miskin? PBI BPJS dibiayai oleh anggaran pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah, sehingga program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
-
Apa program pengentasan kemiskinan Banyuwangi? 'Saat ini, Banyuwangi terus menekan angka kemiskinan yang ada. Meskipun sudah rendah, tapi berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera,' ungkap Bupati Ipuk.
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
Hal ini dilihat dari faktor menurunnya ketimpangan penduduk di Indonesia, salah satunya kenaikan pengeluaran yang merefleksikan peningkatan pendapatan kelompok penduduk bawah, tak lepas dari upaya pemerintah membangun infrastruktur yang menyerap tenaga kerja penduduk di kelas menengah ke bawah.
Sehingga, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk nasional pada September 2015 yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,40 persen, menurun 0,01 poin dari Maret 2015 sebesar 0,41 persen.
Seperti diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, alokasi dana desa tahun anggaran 2016 menurut kabupaten/kota mencapai Rp 47 triliun untuk 74.754 desa di seluruh Indonesia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penggunaan dana desa juga harus dipertanggungjawabkan secara benar.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data kemiskinan BPS penduduk miskin perkotaan telah turun dari 12,2 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,9 juta orang pada September 2022.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnya
Pembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca Selengkapnya
Program itu dijalankan dengan melakukan pemberdayaan keluarga miskin maupun warga yang masih pengangguran
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Andra Soni bersama Dimyati Natakusumah, mempunyai program bantuan insentif bagi desa sebesar Rp300 juta.
Baca Selengkapnya
Anggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca Selengkapnya
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca Selengkapnya