BPS diminta perbaiki metode penghitungan kemiskinan

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kemiskinan Indonesia pada Maret 2018 mencapai 9,82 persen. Angka ini dinilai menjadi capaian terbaik Indonesia sepanjang sejarah. Meski demikian masih ada sejumlah catatan yang mesti diperhatikan pemerintah.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan mengatakan, data tersebut masih melihat kemiskinan dari satu dimensi ekonomi saja, yakni dari sisi pengeluaran per kapita. Ini berarti BPS mendefinisikan kemiskinan hanya dengan mengukur kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar.

Menurutnya, meskipun secara absolut, angka kemiskinan Indonesia sudah satu digit sebesar 9,82 persen atau 25,95 juta orang, namun Garis Kemiskinan (GK) yang digunakan masih condong melihat kemiskinan dari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan.

"Hal ini dapat dilihat dari dominannya peranan makanan sebesar 73,48 persen terhadap GK dibanding non-makanan. Ini dapat menyembunyikan kemiskinan yang sesungguhnya karena tidak melihat kemiskinan secara multi-dimensi, dinamis dan relatif berdasarkan standar yang melampaui lapar dan haus saja," ungkapnya dalam diskusi, di Tjikini Lima Cafe, Jakarta, Rabu (8/8).

Dia menilai, agenda pembangunan perlu dipertegas melampaui penurunan garis kemiskinan yaitu dengan menciptakan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Pendekatan multi-dimensi dalam melihat kemiskinan akan membantu pemerintah dan pihak lain yang terlibat dalam agenda ini untuk bisa melihat kemiskinan yang mendekati kenyataan riil di lapangan.

"Kita harus bergerak lebih maju, melampaui sekadar penurunan kemiskinan menuju penciptaan kesejahteraan yang lebih substantif. Kita harus membuat ukuran kemiskinan yang mengacu pada standar kualitas hidup yang multi-dimensi misalnya dimensi kesehatan, pendidikan, perumahan, akses terhadap air bersih dan energi," kata dia.

Dia pun menambahkan, untuk percepatan kesejahteraan maka pemerintah harus segera memperkuat program sosial semisal basic income, padat karya, jaminan kesehatan semesta sekaligus mendorong pembangunan SDM. "Sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan," tandasnya.