BPS gelontorkan anggaran Rp 4 triliun untuk sensus ekonomi
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menggelontorkan anggaran sebesar Rp 4 triliun. Anggaran tersebut untuk merealisasikan sensus ekonomi.
Kepala BPS Suryamin mengatakan anggaran itu bakal dicairkan secara bertahap hingga 2017. Untuk tahun ini, BPS menganggarkan Rp 379 miliar.
"Di tahun 2016 paling besar kegiatannya memakan anggaran Rp 3,4 triliun, karena disisir dari rumah ke rumah seperti sensus penduduk, tapi ini seluruh usaha. Di tahun 2017 anggaran lebih kecil lah karena cuma pengolahan dan analisa," jelas Suryamin kepada wartawan di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Jumat (8/5).
-
Siapa yang usulkan tambahan anggaran BPS? BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
-
Bagaimana iuran BPJS akan dibahas? 'Dan bagaimana iuran nanti akan dibahas lebih lanjut, karena dalam Perpres 59 juga diamanatkan juga bahwa hasil dari evaluasi tentunya akan melandaskan atau mengacu untuk penetapan dari segi manfaat dari segi tarif atau segi iuran,' sambungnya.
-
Kapan BPJS Ketenagakerjaan akan mulai membayarkan pensiun berkala? 'Kami sangat menyambut hangat kerjasama ini karena nanti mulai tahun 2030 kami akan mulai membayarkan manfaat pensiun berkala untuk seluruh peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Kapan bansos KJP Plus cair di tahap pertama tahun 2024? 'Masyarakat calon penerima KJP Plus tidak usah khawatir, saya pastikan cair minggu ini (untuk tahap pertama 2024),' kata Plt. Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin dikutip dari Antara, Minggu (9/6).
-
Bagaimana cara menghitung iuran BPJS untuk PPU? Total iuran yang harus dibayarkan adalah 5% dari gaji atau upah bulanan. Pembagiannya adalah 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta.
Sensus tersebut, lanjut Suryamin, sudah mencakup untuk pendataan usaha kecil menengah, usaha menengah besar, usaha besar hingga usaha mikro. "Termasuk usaha mikro sampai kita sisir, hingga pedagang kaki lima, pedagang kelontong, real estate dan sebagainya," tuturnya.
Diharapkan, tambah Suryamin, sensus ekonomi tersebut rampung di akhir 2016 sehingga nantinya di akhir tahun depan data itu sudah bisa digunakan sebagai acuan berbagai pihak.
"Kalau respon pebisnis cepat, akhir 2016 kita targetkan pengolahan pertama untuk mendapatkan jumlah usaha, potensi berapa tenaga kerja yang diserap, itu bisa kita dapatkan," ucapnya.
Selain itu, Suryamin klaim beberapa keuntungan adanya data sensus ekonomi tersebut, yakni :
- Pemetaan potensi level ekonomi menurut wilayah, jenis dan pelaku usaha
- Benchmarking PDB/PDRB, ketenagakerjaan dan lain-lain
- Tersedianya sampling frame untuk berbagai kegiatan survei di bidang ekonomi
- Terbangunnnya basis data dan benchmark updating integrated business register
- Karakteristik usaha menurut skala usaha
- Karakteristik usaha (unik), seperti franchise, e-commerce/online business, multilevel marketing dan lain-lain
- Pemetaan daya saing bisnis menurut wilayah
- Tinjauan prospek bisnis dan perencanaan investasi di Indonesia. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen secara tahunan.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaDefisit tersebut disebabkan total pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan.
Baca SelengkapnyaUsai pendatangan NPHD, dana akan cair paling lambat 14 hari setelahnya.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara di 2024 ditargetkan capai Rp2.781,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan ditargetkan capai Rp2.307,9 triliun.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Baca SelengkapnyaPencairan tahun 2023 sebesar 40 persen dan Tahun 2024 sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca Selengkapnya