BPS Minta Data Pangan Diukur Lebih Objektif dan Akurat
Merdeka.com - Direktur Statistik Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan BPS, Harmanto Bin Ashari Prawito, meminta kepada pemerintah untuk segera menyediakan data pangan atau beras yang lebih akurat. Menurutnya ini penting agar tidak lagi terjadi perbedaan data mengenai produksi beras.
"Data pangan atau beras di Indonesia itu era baru ini sudah saatnya untuk dilakukan agar lebih objektif. Artinya diukur secara lebih objektif dan untuk menjaga akurasi, untuk memberikan informasi kekinian," kata Harmanto dalam acara diskusi Impor Beras, Mengurai Polemik Data Produksi Beras, di Jakarta, Kamis (22/11).
Harmanto menyatakan data ini menjadi penting, sebab pemerintah belum mampu memberikan data pangan yang jelas. Selama ini, data pangan yang dikeluarkan pemerintah selalu angka ramalan atau prediksi.
-
Bagaimana Kementan memastikan data produksi beras di tahun 2023 akurat? 'Saya yakin dengan data yang dikeluarkan BPS dan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai produksi dan ketersediaan beras periode Januari Oktober yang mencapai 27,88 juta ton. Angka sebesar itu sudah dilakukan validasi baik melalui kerangka sempel area KSA maupun pengecekan lokasi yang dilakukan jajaran Kementan,' ujar Sulaiman (14/9).
-
Apa yang dilakukan Menteri Pertanian dalam meningkatkan produksi beras? 'Pak Mentan mendorong untuk dipercepat penanaman kembali. Setelah panen langsung dilakukan olah tanah menggunakan traktor, mekanisasi pertanian modern sehingga mempercepat penanaman kembali,' tuturnya.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk stabilisasi beras? 'Pemerintah telah melakukan langkah dengan pengadaan beras luar negeri melalui impor dan juga melakukan stabilisasi melalui intervensi dari distribusi harga pangan, terutama beras.' ungkap Sri Mulyani.
-
Bagaimana BPS memastikan data akurat? BPS juga bertanggung jawab dalam penetapan sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan statistik yang sesuai dengan standar internasional untuk memastikan keakuratan dan keandalan data.
-
Bagaimana cara Dinas Pertanian di Banyumas memastikan ketersediaan pangan? Ia optimistis ketersediaan pangan di Banyumas masih mencukupi kebutuhan karena produksi padi di kabupaten pada tahun 2022 mencapai 374 ribu ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 240 ribu ton beras atau masih surplus sekitar 40 ribu ton beras.
-
Bagaimana DPR ingin membantu mengatasi mahalnya beras? 'Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga beras,' ungkap Puteri.
"Ketika Pak Presiden (Jokowi) rapat dengan kabinet selalu disediakannya seris data. Seris data yang dibuat dengan angka ramalan padahal dinamika pertanian itu sudah luar biasa," katanya.
"Karena apa dulu di era lalu dilakukannya kita tidak mampu memberikan data kekininan. Karenanya ketika 2018 itu angkanya masih ramalan diperoleh dari angka ramalan gitu ini kan gak banget. Gak kekinian banget," tambahnya.
Oleh karenanya, kata dia, sudah saatnya di era sekarang ini data pangan atau beras harus dikelola secara lebih akurat. Di samping itu, juga memerlukan penggunaan teknologi agar kecepatan akses data dapat diperoleh dengan mudah.
"Jadi tidak ada lagi jamannya berdasarkan (data pangan) diperoleh dari estimasi dari angka lamaran ya," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenaikan harga beras saat ini telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaProgram bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.
Baca Selengkapnya"Bansos itu enggak ada kaitannya sama harga (beras)," ketua Bapanas) Arief Prasetyo
Baca Selengkapnyapenetapan regulasi HET beras ini menguatkan kebijakan relaksasi yang telah diberlakukan melalui Keputusan Kepala Bapanas sebelumnya.
Baca SelengkapnyaHal ini untuk memastikan bahwa petani juga mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil pertanian mereka.
Baca SelengkapnyaBapanas memperkirakan, pada panen raya kali ini produksi beras nasional akan cukup tinggi.
Baca Selengkapnya"Mudah-mudahan di bulan April harga (beras) sudah mulai terkendali dan berjalan normal," kata Maino
Baca SelengkapnyaUntuk mendukung target tersebut, Arief meminta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal PSP dan BPPSDMP untuk saling bersinergi
Baca SelengkapnyaHal ini dimaksudkan agar petani tidak merugi sehingga berhenti untuk bercocok tanam.
Baca SelengkapnyaBPS memperkirakan Indonesia akan mengalami surplus beras akibat panen raya petani yang terjadi sejak Januari hingga April 2024.
Baca SelengkapnyaAtas situasi tersebut, Badan Pangan Nasional telah meminta Bulog untuk terus menerus melakukan optimalisasi serapan produksi dalam negeri selama 2 bulan ini.
Baca SelengkapnyaHal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca Selengkapnya