BPS: Pencabutan subsidi listrik tambah beban rakyat kecil
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK berencana mencabut subsidi listrik golongan 900 voltampere (VA) bagi masyarakat mampu. Rencana ini justru menimbulkan pro dan kontra karena dinilai akan semakin menekan masyarakat kalangan bawah, sehingga akan menimbulkan kesenjangan sosial yang lebih besar.
Deputi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bidang Statistik Sosial, M. Sairi Hasbullah mengatakan, beban masyarakat golongan bawah akan makin tinggi jika kebijakan tersebut direalisasikan pada Juli 2016 nanti.
"Semakin tinggi tekanan yang diterima kelompok bawah, tekanan ekonomi maksud saya itu pasti akan berpengaruh pada gini rasio. Karena bagaimanapun beban ekonomi rumah tangga akan meningkat," kata Sairi di gedung BPS, Jakarta, Senin (18/4).
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Apa saja kebutuhan pokok yang harganya naik? Memasuki akhir November, harga sejumlah kebutuhan pokok melambung tinggi. Di pasar tradisional Boyolali, harga gula putih dan gula merah naik drastis. Kenaikan harga gula cukup tinggi hingga mencapai Rp4.000 per kilogram.
-
Apa yang menyebabkan kemacetan Jakarta meningkat? Berdasarkan data TomTom Traffic Index pada Februari 2023, terjadi peningkatan signifikan kepadatan lalu lintas di Jakarta. Angkanya mencapai 53 persen.
Tak hanya kenaikan tarif listrik, kenaikan harga atau tarif apapun akan langsung berdampak ke masyarakat. Meski begitu, dia tidak dapat memperhitungkan berapa besar pengaruh dari kenaikan tarif akibat pencabutan subsidi tersebut.
"Setiap ada kenaikan tarif seperti listrik beban ekonomi rumah tangga masyarakat rendah akan meningkat dan berefek pada tingkat daya beli yang semakin rendah pula," imbuhnya.
Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menentukan pencabutan subsidi listrik untuk masyarakat mampu. Selain itu, ESDM juga akan memverifikasi data pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi listrik.
"Belum tahu, nantikan prosesnya pada waktu Rapat Terbatas (Ratas) terakhir soal listrik ini kan diminta untuk melakukan verifikasi, verifikasi sudah selesai kemudian kita laporkan nanti keputusan pemerintah bagaimana mau segera atau ditunda jadi tergantung," ujar Menteri ESDM Sudirman Said di kantornya, Jakarta, Senin (11/4).
Data terakhir, pelanggan listrik yang diverifikasi kategori penerima subsidi mencapai 18 juta pelanggan. Nantinya, dari jumlah itu bakal diketahui jumlah pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik atau tergolong tak mampu.
"Itu hasil verifikasi. Jadi, kira-kira berapa juta yang betul-betul dapat subsidi," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usulan subsidi tarif listrik juga mengacu pada nilai tukar sebesar Rp15.300-Rp16.000 per USD.
Baca SelengkapnyaDalam RAPBN 2024, subsidi dan kompensasi untuk BBM, gas Elpiji dan listrik sebesar Rp329,9 triliun.
Baca SelengkapnyaSebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempermudah aturan untuk memperoleh subsidi motor listrik. Menyusul, sepinya peminat akibat persyaratan yang dianggap terlalu rumit.
Baca SelengkapnyaKebijakan tersebut diprediksi bakal semakin menekan kemampuan dan daya beli kelas menengah.
Baca SelengkapnyaSeharusnya alokasi subsidi BBM ditujukan pada sektor konsumen, bukan untuk produknya.
Baca SelengkapnyaPermasalahan kelebihan pasokan listrik akan teratasi dengan adanya peningkatan konsumsi listrik.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diambil setelah menghadapi realita minat masyarakat terhadap motor listrik masih sepi.
Baca SelengkapnyaKebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dari ini menuai kritik publik karena semakin menambah beban hidup pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Kementerian Perindustrian memangkas kuota subsidi sepeda motor listrik pada tahun 2024, dari rencana awal 600.000 unit menjadi 50.000 unit.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyampaikan anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) turun dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.
Baca Selengkapnya