Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPS sebut data ketimpangan ekonomi di RI pakai metode pengeluaran

BPS sebut data ketimpangan ekonomi di RI pakai metode pengeluaran BPS. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan metode survei yang dilakukan Oxfam berbeda dengan BPS. Di mana, metode pengukuran yang dilakukan BPS diukir menurut pengeluaran masyarakat Indonesia.

Oxfam menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi atau gini ratio tertinggi di dunia. Di mana, kekayaan empat orang terkaya Indonesia setara dengan harta milik 100 juta orang miskin.

"Pertanyaan bahwa ketika ukur ketimpangan, fokus pemerintah pemerataan, bisa diukur dari metodologi dan sumber data, BPS sumber data sensus nasional diukur menurut pengeluaran, kalau pendapatan sulit, sulit sekali. Kita datangi orang terus tanya pendapatan berapa, kalau jawab dijawab under estimate, kalau ditanya pendapatan akan nunduk jawaban sekenanya, jadi kita menurut pengeluaran," ujar Suhariyanto di kantornya, Rabu (1/3).

Dia juga menjelaskan data dari sensus nasional BPS dilakukan setiap tahun. Sehingga, metode yang digunakan Oxfam berbeda. Namun, dirinya mengakui ketimpangan kemiskinan Indonesia masih sangat tinggi, dan pemerintah tidak tinggal diam.

Lebih lanjut, Suhariyanto menambahkan pemerintah telah mencari cara untuk menurunkan ketimpangan antara si miskin dan si kaya dengan mempermudah akses pemeberian modal untuk usaha dan pendidikan. "Pemerintah buat strategi fokus pada pemecahan ketimpangan seperti redistribusi aset dan lahan, dan upaya perkuat akses pada modal seperti kartu Indonesia pintar dan kartu Indonesia sehat, dan pondidikan vokasi pada pariwisata dan industri kreatif," tutupnya.

Sebagai informasi, Oxfam menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi atau gini ratio tertinggi di dunia. Di mana, kekayaan empat orang terkaya Indonesia setara dengan harta milik 100 juta orang miskin.

Dilansir dari The Guardian, Kamis (23/2), Oxfam mencatat kakak adik Budi dan Michael Hartono menempati peringkat teratas orang terkaya Indonesia dengan kekayaan USD 25 miliar atau setara Rp 333,8 triliun (1 USD = Rp 13.353). Kekayaan mereka setara dengan harta 100 juta penduduk Indonesia atau 40 persen dari total penduduk yang mencapai 250 juta orang.

"Sejak 2000, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat pesat. Namun, keuntungannya tidak tersalurkan secara merata, dan jutaan penduduk masih dalam garis kemiskinan terutama perempuan," tulis Oxfam dalam laporannya.

Oxfam mengatakan, meski pertumbuhan ekonomi melesat sekitar 5 persen antara 2000-2016, penurunan tingkat kemiskinan sangat lambat. Mengacu pada kategori orang miskin dari Bank Dunia, sebanyak 93 juta penduduk Indonesia hidup dalam garis kemiskinan.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketimpangan Masyarakat Kaya dan Miskin di Indonesia Naik di Maret 2023, Kenapa?
Ketimpangan Masyarakat Kaya dan Miskin di Indonesia Naik di Maret 2023, Kenapa?

Tingkat ketimpangan pengeluaran si-kaya dan miskin yang diukur menggunakan rasio gini naik menjadi 0,388 pada Maret 2023.

Baca Selengkapnya
Di Sidang PHPU MK, Muhadjir Jelaskan Cara Pemerintah Hitung Angka Kemiskinan di Indonesia
Di Sidang PHPU MK, Muhadjir Jelaskan Cara Pemerintah Hitung Angka Kemiskinan di Indonesia

Selain Muhadjir, tiga menteri yang menjadi saksi yakni Airlangga, Sri Mulyani dan Risma.

Baca Selengkapnya
Pengeluaran Kelompok Menengah Rata-Rata Rp3,35 Juta per Bulan, Mayoritas Buat Makan dan Bayar Cicilan
Pengeluaran Kelompok Menengah Rata-Rata Rp3,35 Juta per Bulan, Mayoritas Buat Makan dan Bayar Cicilan

Mayoritas pengeluaran kelompok kelas menengah untuk sektor makanan. Disusul sektor perumahan dan barang jasa lainnya.

Baca Selengkapnya
Ternyata Segini Pengeluaran Rakyat Miskin dan Kaya di Indonesia dalam Sebulan, Sangat Jauh Berbeda
Ternyata Segini Pengeluaran Rakyat Miskin dan Kaya di Indonesia dalam Sebulan, Sangat Jauh Berbeda

Pengeluaran masyarakat tentu berbeda-beda. Pengeluaran ini yang kemudian membuat kelas atau kelompok.

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral

Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.

Baca Selengkapnya
Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS
Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.

Baca Selengkapnya
Megawati: Saya Ini Tahu Statistik, Survei Bisa Dibeli
Megawati: Saya Ini Tahu Statistik, Survei Bisa Dibeli

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritisi keberadaan lembaga survei yang ada saat ini. Menurutnya, survei bisa dibeli.

Baca Selengkapnya
Poltracking Jelaskan Proses Survei Pilkada Jakarta, Tegaskan Bukan Konsultan Salah Satu Kandidat
Poltracking Jelaskan Proses Survei Pilkada Jakarta, Tegaskan Bukan Konsultan Salah Satu Kandidat

Hal ini menanggapi perbedaan hasil survei Poltracking Pilgub Jakarta hingga memutuskan keluar dari Persepi. Poltracking juga diberi sanksi oleh Persepi.

Baca Selengkapnya
Ketahuan Sri Mulyani, Ada Pemda Manipulasi Data Inflasi dengan Coba Suap Petugas BPS
Ketahuan Sri Mulyani, Ada Pemda Manipulasi Data Inflasi dengan Coba Suap Petugas BPS

Mendagri Tito Karnavian juga mengungkapkan beberapa oknum di daerah mencoba berbagai cara untuk memanipulasi data inflasi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: JK Sentil Pembagian Bansos Pemerintah Jelang Pemilu Caranya Harus Benar!
VIDEO: JK Sentil Pembagian Bansos Pemerintah Jelang Pemilu Caranya Harus Benar!

Jusuf Kalla mengkritik cara pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: 76% Publik Puas Kinerja Jokowi, Tapi Kondisi Ekonomi dan Hukum Dinilai Buruk
Survei Indikator: 76% Publik Puas Kinerja Jokowi, Tapi Kondisi Ekonomi dan Hukum Dinilai Buruk

margin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%

Baca Selengkapnya
Modus Pemerintah Daerah Manipulasi Data Inflasi
Modus Pemerintah Daerah Manipulasi Data Inflasi

Seribu cara dilakukan untuk memanipulasi angka inflasi.

Baca Selengkapnya