BPS Umumkan Kemiskinan RI Naik 1,6 Juta, Berikut 5 Fakta Mengejutkan di Baliknya

Merdeka.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan virus corona mengakibatkan peningkatan jumlah orang miskin baru di Indonesia. Ekonom Senior INDEF, Aviliani, mengatakan melonjaknya angka pengangguran terjadi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan di sejumlah daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin di Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan meningkat 9,78 persen. BPS merilis jumlah penduduk miskin sampai Maret 2020 sebesar 26,42 juta. Naik 1,63 juta dibandingkan pada September 2019.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin. Salah satunya akibat penyebaran virus corona asal Wuhan di China.

"Pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga akan mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan," tutur Suhariyanto.

Suhariyanto mengatakan, jumlah penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal jumlahnya mencapai 12,15 juta orang. Kelompok ini merupakan penduduk yang rentan terhadap kemiskinan dan paling terdampak akibat pandemi Covid-19.

Berikut sejumlah rangkuman fakta mengejutkan seputar kemiskinan di Indonesia. Terutama sejak virus corona diumumkan masuk ke Tanah Air.

1. Data Kemiskinan Amburadul Hingga Ada Eselon I Terima Bansos

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa terus mendorong pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam waktu dekat. Sebab, DTKS yang tersedia saat ini dianggap sudah tidak relevan dengan permasalahan di lapangan.

Dirinya mencontohkan atas permasalahan yang timbul akibat penggunaan DTKS dalam program bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah bagi masyarakat terdampak Covid-19. Yakni, penerima manfaat yang salah sasaran hingga melenceng jauh.

"Bahkan di kantor saya golongan eselon I ada yang dapat, bayangkan!. Mungkin yang dipakai data (DTKS) yang lama," kata Menteri Suharso.

2. Indonesia Alami Kemunduran Pengentasan Kemiskinan

Menteri Sri Mulyani mengatakan, akibat pandemi Covid-19, ekonomi global telah mengalami resesi atau potensi depresi, tak terkecuali Indonesia. Segala upaya, kemajuan yang telah dilakukan 20-30 tahun terakhir dalam pengentasan kemiskinan dan berbagi kesejahteraan di Tanah Air pun dianggap menjadi percuma.

"Contohnya Indonesia mengalami kemunduran sekitar 5 tahun pengentasan kemiskinan karena pandemi (Covid-19) yang baru terjadi 6 bulan belakangan ini," kata dia.

Bendahara Negara ini mengakui pandemi ini mempengaruhi ekonomi negara secara signifikan. Hal itu membuat sumber pembiayaan menjadi terbatas, penerimaan perpajakan turun karena semua kegiatan ekonomi terkontraksi, dan pada waktu yang sama, perlu belanja untuk kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan stimulus pemulihan ekonomi meningkat tajam.

3. Kemiskinan Bisa Meningkat Hingga 4,86 Juta

Kementerian Koordinator Perekonomian memprediksi pertumbuhan perekonomian Indonesia di kuartal II 2020 jatuh paling dalam. Imbasnya, jumlah pengangguran diperkirakan terus meningkat hingga 5,23 juta dan kemiskinan bertambah 4,86 juta.

"Kalau di kuartal I masih di 2,97 persen, kita memperkirakan kuartal II ini akan jatuh sekali kemungkinan minus di bawah growth, artinya siklus kuartal II jatuh paling dalam," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian (Sesmenko), Susiwijono Moegiarso.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, tenaga kerja yang terdampak covid-19 sekitar 3,05 juta orang per 2 Juni 2020, dan memperkirakan tambahan pengangguran bisa mencapai 5,23 juta orang.

"Bappenas memperkirakan tambahan pengangguran 4,2 juta, dan angka kemiskinan dan pengangguran akan terus meningkat, bahkan dalam skenario sangat berat diperkirakan kemiskinan bertambah 4,86 juta orang dan pengangguran bertambah 5,23 juta," ujarnya.

4. Survei: 74,1 Persen Rakyat Tak Puas dengan Cara Jokowi Tangani Kemiskinan

Cara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menangani kemiskinan dan pengangguran akibat Covid-19 dinilai tak memuaskan publik. Hal tersebut tercermin dalam hasil survei Indo Barometer bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

Sebanyak 74,1 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah Jokowi-Ma’ruf. Hanya 23,6 persen saja yang menyatakan puas.

Alasan masyarakat tidak puas dengan penanganan kemiskinan saat pandemi adalah, kemiskinan semakin bertambah (21,9 persen), korupsi dana bantuan (18,9 persen), bantuan bagi masyarakat miskin lambat (13,6 persen), jumlah bantuan sedikit (10,1 persen), masih banyak masyarakat miskin yang tidak terbantu (7,6 persen), bantuan tidak tepat sasaran (6,3 persen), bantuan tidak merata (5 persen).

Selanjutnya, banyak kemiskinan baru (3,8 persen), pemerintah desa korupsi bantuan (2,5 persen), penerima bantuan masih dobel (1,8 persen), kesejahteraan masyarakat semakin menurun (1,8 persen), tidak ada pengawasan dari pemerintah mengenai distribusi bantuan (1,3 persen), banyak penyalahgunaan distribusi bantuan (1,3 persen), masih banyak masyarakat miskin (1,3 persen), janji pemerintah belum terbukti (1 persen), Kartu Sembako masih banyak kelemahannya (1 persen), ekonomi masyarakat tidak stabil (0,8 persen), bantuan sosial bermasalah (0,2 persen).

5. Kemiskinan Bisa Kembali Ke Dua Angka

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa pandemi Virus Corona telah membuat angka kemiskinan di Indonesia meningkat drastis. Bahkan, posisinya hampir sama dengan kondisi 9 tahun lalu pada 2011.

"Dalam kondisi seperti ini, jumlah angka kemiskinan akan naik, Covid dari Maret ke Mei sudah melonjak angka kemiskinan, reverse seperti tahun 2011," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan, dalam dua bulan pandemi Virus Corona mampu memutar balikkan kinerja pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di bawah 10 persen. Padahal kemiskinan sudah berhasil ditekan di bawah dua digit dalam beberapa tahun terakhir.

"Seluruh pencapaian penurunan kemiskinan dari 2011 ke 2020 mengalami reverse kembali," katanya.