BTN fasilitasi kepemilikan rumah MBR, cicilan cuma Rp 571.000 per bulan
Merdeka.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bersama Direktorat Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Kabupaten Kendal dan Universitas Diponegoro (Undip) bersinergi dalam memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mendapatkan akses pendanaan dari Bank untuk memiliki rumah melalui skema KPR Mikro 'Academy-Business-Community Government' atau ABCG.
ABCG merupakan skema hasil kolaborasi 4 pihak yang tediri dari akademisi, dunia usaha atau bisnis, komunitas dan Pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan swadaya yang berbasis komunitas yang membutuhkan rumah tinggal.
"Setidaknya ada sekitar 6 juta MBR yang unbankable di Indonesia yang belum memiliki rumah. Hal ini menjadi tanggung jawab, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder termasuk Bank BTN dengan melibatkan akademisi serta komunitas," kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono di Jawa Tengah, Kamis (27/9).
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Siapa yang dibantu oleh Bank BRI? Ketua Klaster Jambu Biji Tanwiedjie, Suyanto, mengatakan bahwa ketika memulai bertani jambu kristal masyarakat desa kerap mengandalkan Bank BRI untuk permodalan usaha.
-
Siapa saja bank yang terlibat? Bank Rakyat Indonesia, Bank Katimtara, Bank Perkreditan Rakyat merupakan perbankan yang turut berpartisipasi dalam acara Sosialisasi Penguatan Modal tersebut.
-
Bagaimana BNI membantu akses perumahan? Terlebih, Ringkas memiliki pendekatan inovatif terhadap pembiayaan perumahan secara digital, sehingga meningkatkan aksesibilitas terhadap program BNI Griya.
-
Siapa yang mendapat bantuan dari BRI? Unit usaha batik tulis Kebon Indah dan Lurik Sekar Asri di Kabupaten Klaten menjadi klaster UMKM yang dibantu oleh Bank BRI.
-
Siapa yang terlibat dalam program BRI? Menteri Penasihat Pembangunan Kedutaan Besar Inggris Jakarta, Amanda McLoughlin, mengatakan bahwa Program Akses Digital Pemerintah Inggris mengakui adanya peran penting dari segi akses dan literasi digital dalam memberdayakan bisnis yang dimiliki oleh perempuan.
Dalam skema ini, Bank BTN merepresentasikan perbankan yang akan memfasilitasi pembiayaan lahan melalui produk KPR BTN Mikro. Dalam skema ABCG, Ditjen Penyediaan Perumahan berperan menyiapkan strategi penyediaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sedangkan akademisi diwakili oleh Undip dan komunitas setempat yang ditunjuk Pemkab Kendal yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat Curugsewu Asri.
Kelompok Swadaya Masyarakat tersebut yang akan mengorganisasi komunitas, memfasilitasi pembagian kavling, sertifikasi lahan dan merancang serta melaksanakan pembangunan rumah. Sementara Undip berperan melakukan sosialisasi, edukasi dan verifikasi MBR yang layak mendapatkan KPR BTN Mikro dengan skema ABCG serta membuat kajian terkait rumah layak yang terjangkau dan penataan lingkungan.
"Untuk menyentuh MBR, Bank BTN melakukan bundling produk KPR BTN Mikro dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sehingga akses pembiayaan untuk memiliki lahan lebih terjangkau, sementara BPN akan membantu pengadaan dan proses sertifikasi lahan," kata Maryono
Menurut Maryono, sebagai pilot project, Kendal menjadi kabupaten pertama yang mengaplikasikan KPR BTN Mikro dengan skema ABCG. KPR BTN Mikro dengan skema ABCG dapat diakses oleh konsumen dari kalangan MBR, dan bagi yang belum memiliki tanah maupun rumah. MBR yang dibidik dalam skema ABCG adalah mereka yang hidup di rumah kontrakan, di lingkungan yang tidak layak huni. Sebagian dari mereka berprofesi sebagai pekerja honorer seperti guru tidak tetap, wirausaha, pegawai swasta dan lain-lain.
Adapun syarat-syarat lainnya dari calon debitur dalam pilot project ini adalah mereka yang berusia minimal 21 tahun, penghasilan rata-rata di bawah Upah Minimum Provinsi atau senilai Rp 2,5 juta serta belum memiliki rumah dan tanah. MBR yang sudah terverifikasi oleh Undip nantinya dapat membeli kavling di lahan seluas 1 hektar di desa Curug Sewu, Kecamatan Patehan, Kabupaten Kendal. Lahan seluas 1 hektar tersebut terbagi dalam 63 kavling, dengan luasan masing-masing 84 meter persegi dan didirikan bangunan maksimal seluas 36 meter persegi.
"Dalam simulasi yang kami buat, debitur bisa mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp 38 juta dengan skema bundling KPR BTN Mikro dengan BSPS pada program ABCG ini. Untuk mencairkannya, debitur cukup menyediakan uang muka 5 persen atau sebesar Rp 1, 9 juta, cicilannya pun relatif ringan yaitu sekitar Rp 571.000 per bulan selama 10 tahun,” kata Maryono.
Setelah KPR BTN Mikro cair, Ditjen Penyediaan Perumahan melakukan verifikasi terhadap debitur sebagai syarat mendapatkan BSPS Pembangunan Rumah senilai Rp 30 juta. "Kami menilai penyaluran BSPS bisa dimaksimalkan melalui bantuan pembiayaan yang terjangkau dengan KPR BTN Mikro," kata Maryono.
Sebagai wujud komitmen dalam mendukung kepemilikan rumah bagi MBR melalui skim KPR BTN Mikro ABCG, Bank BTN telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemkab Kendal dan Undip mengenai Pemenuhan Kebutuhan Rumah dan Lingkungan yang Layak dan Terjangkau bagi MBR dengan kolaborasi ABCG di Kendal, Jawa Tengah.
"Jika pilot project ini sukses, kami akan menjajaki kerja sama dengan sekitar 30 pemerintah daerah atau kabupaten di seluruh nusantara dengan estimasi target penyaluran KPR BTN Mikro dengan skim ABCG untuk sekitar 2.000 unit , kami juga terus membuka diri dengan stakeholder properti untuk bersama-sama membantu MBR mewujudkan mimpi mendapatkan rumah yang layak," kata Maryono.
Pada saat yang bersamaan Bank BTN meresmikan Kantor Wilayah VI Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sebelumnya kantor cabang di wilayah Jawa Tengah berada di bawah pengawasan Kanwil II. Setidaknya Kanwil VI ini nantinya akan membawahi 649 outlet yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Menurut Maryono Jawa Tengah memiliki potensi untuk berkembang luar biasa. Provinsi dengan jumlah penduduknya sekitar 34,2 juta jiwa (data BPS tahun 2017) memberikan peluang bagi berkembangnya sektor properti yang sangat prospektif bagi Bank BTN. Pemilihan Kendal sebagai pilot project dari KPR BTN Mikro dengan skema ABCG tidak lepas dari besarnya potensi wilayah di Jawa Tengah.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bank BTN akan terus mendorong sebanyak mungkin rakyat mendapatkan kemudahan memiliki rumah melalui KPR.
Baca SelengkapnyaBTN telah merealisasikan sekitar 112.000 unit KPR subsidi.
Baca SelengkapnyaBTN menawarkan kemudahan layanan untuk warga menengah ke bawah.
Baca SelengkapnyaAngka kebutuhan rumah (backlog) di Indonesia didominasi dua kelompok. Kelompok pertama yang mencapai 2,2 juta keluarga.
Baca SelengkapnyaBank BTN terus melakukan elaborasi bisnis pembiayaan, yang sebelumnya hanya fokus pada pembiayaan rumah pertama.
Baca SelengkapnyaAkad massal serentak KPR Bank BTN ini sekaligus sebagai rangkaian kegiatan Hari Perumahan Nasional atau Hapernas tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPihaknya menargetkan agar dapat menyalurkan pembiayaan KPR Tapera Syariah untuk 1.000 unit pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaPenyaluran KPR sektor informal menjadi fokus perseroan.
Baca SelengkapnyaBank BTN melalui Housing Finance Center (HFC) dalam beberapa tahun terakhir telah mencetak sekitar 2.234 developer muda.
Baca SelengkapnyaDalam rentang waktu 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung kepemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaBank BTN telah menyalurkan sebanyak 132.841 unit atau senilai Rp21,91 triliun khusus sektor informal yang tersebar diberbagai pekerjaan.
Baca SelengkapnyaSektor perumahan menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan menggunakan banyak produk lokal.
Baca Selengkapnya