BTN Siapkan Sejumlah Aksi Korporasi Guna Jaga Permodalan, Ini Detailnya

Merdeka.com - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyiapkan beberapa rencana aksi korporasi untuk menjaga permodalan perseroan. Aksi korporasi tersebut antara lain penerbitan surat utang berupa subdebt pada akhir tahun 2019, sekuritisasi aset, pendirian anak usaha dan rights issue tahun 2020.

"Selain sejumlah aksi korporasi tersebut, kami juga akan melakukan spin off unit usaha syariah (UUS) yang akan kami sampaikan rencananya tahun 2020 kepada OJK," ujar Direktur Keuangan & Treasury BTN, Nixon LP Napitupulu saat Media Gathering BTN di Yogyakarta.

Nixon mengatakan, untuk memenuhi retrospektif modal di awal 2020 direncanakan aksi permodalan melalui subdebt di 2019 sebesar Rp3 triliun hingga Rp5 triliun yang dilakukan melalui junior global bond dan pinjaman subordinasi. Untuk pinjaman subordinasi direncanakan dilakukan bersama dengan PT Sarana Multigriya Finance (SMF) sebesar Rp3 triliun dengan jangka waktu 5 hingga 7 tahun.

"Action permodalan melalui subdebt diperlukan untuk melanjutkan kontribusi BTN pada Program Sejuta Rumah dan tambahan likuiditas di saat kondisi likuditas ketat perbankan masih berlanjut," jelasnya.

Sedangkan untuk rencana sekuritisasi aset Bank BTN, hal tersebut merupakan alternatif sumber pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas Bank BTN dalam pemberian kredit baru. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan isu pembiayaan saat ini yaitu jangka waktu pembiayaan yang pendek, suku bunga yang fluktuatif dan jumlah pembiayaan yang terbatas, maka memitigasi hal tersebut di 2019 direncanakan Sekuritisasi Aset yang bersumber dari penjualan aset BTN dengan suku bunga tetap.

"Action permodalan melalui sekuritisasi aset diperlukan untuk meningkatkan kapasitas Bank BTN dalam pemberian kredit baru dan mengurangi risiko kredit, risiko likuiditas & risiko sukubunga," katanya.

Nixon mengungkapkan, untuk rencana penyertaan modal masih mengalami kendala. Seperti akuisisi PNM Investment Management yang masih menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengambilalihan PT Sarana Papua Ventura (SPV) masih terkendala kurang kondusifnya situasi di Papua.

Sedangkan untuk penyertaan modal di bidang usaha asuransi yakni di Jiwasraya Putra masih menunggu adanya investor strategis yang akan menguasai 65 persen saham. Adapun BTN akan diberi porsi saham sekitar 20 persen, Telkomsel 13 persen dan sisanya untuk PT KAI serta Pegadain.

"Untuk porsi BUMN kami tidak mengeluarkan modal dalam bentuk dana. Ini pun baru bisa diimplementasikan jika sudah ada kesepakatan dengan investor strategis," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Consumer Banking Budi Satria menuturkan, rencana spin off (pemisahan) unit usaha syariah (BTN Syariah) menjadi Badan Usaha Syariah (BUS) diyakini bakal mendongkrak kinerja bank yang fokus pada pembiayaan perumahan tersebut.

Budi mengungkapkan, selama ini kinerja unit usaha syariah (UUS) BTN sudah sangat baik, namun karena masih berupa unit usaha sehingga ruang untuk ekspansi sangat terbatas. Untuk itu diharapkan dengan menjadi entitas bisnis yang berdiri sendiri ruang gerak BTN Syariah dalam mengembangkan bisnisnya ke depan akan semakin besar.

Menurut dia, ketika BTN Syariah sudah menjadi perseroan terbatas (PT) dalam hal kebutuhan pembiayaan maka banyak pilihan yang bisa diambil, salah satunya dengan melakukan go public atau penawaran umum saham perdana. Selain itu, BTN Syariah juga bisa menerbitkan berbagai instrumen produk pasar modal seperti obligasi ataupun KIK EBA.

"BTN Syariah akan menjadi satu-satunya bank syariah dengan core bussinesnya sama dengan induknya, sehingga infrastrukturnya lengkap," tegas Budi.

Lebih jauh Nixon mengaku, tahun depan rencana spin off UUS akan disampaikan ke OJK, setelah itu perseroan memiliki waktu hingga 2023 untuk segera merealisasikan aksi korporasi tersebut. Adapun untuk memuluskan spin off menurut Nixon dibutuhkan dana sekitar Rp4,5 triliun sampai Rp5 triliun untuk modal BTN Syariah.

"Beberapa opsi sedang kami kaji untuk melakukan spin off antara lain mengakuisisi bank syariah lain, merger dengan bank BUMN syariah dan mendirikan anak usaha baru. Yang terpenting ada cangkangnya (wadah atau perusahaan) dulu sebagai tempat BTN syariah," pungkasnya.

Sementara, Kepala Ekonom BTN Winang Budoyo menuturkan, relaksasi regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) terhadap sektor properti bisa menjadi momentum yang tepat bagi BTN untuk melakukan spin off unit syariahnya.

Pasalnya, terdapat hubungan positif antara penyaluran kredit perbankan ke sektor properti dengan pertumbuhan ekonomi sektor Real Estate.

Terlihat bahwa relaksasi yang diberikan oleh BI dan OJK terhadap sektor perumahan berbuah pada terus meningkatnya pertumbuhan sektor Real Estate selama satu tahun terakhir yaitu dari 3,07% di kuartal II/2018 menjadi 5,74 persen di kuartal II/2019.

"Pertumbuhan ekonomi sektor Real Estate sudah melampaui pertumbuhan PDB sejak kuartal I/2019 yaitu 5,46 persen dan 5,74 persen di kuartal II/2019 (yoy). Namun karena sumbangan sektor ini ke PDB masih kecil, yaitu hanya 2,8 persen terhadap PDB, maka tidak mempunyai daya dorong yang cukup untuk dapat mendongkrak pertumbuhan PDB Indonesia," jelas Winang.

Pengamat pasar modal Haryajid Ramelan menuturkan, instrumen syariah sangat dibutuhkan masyarakat di Indonesia. Adanya BTN Syariah yg masuk dalam core bisnis yang sama dengan induknya dengan cara syar'i menjadikan masyarakat tidak lagi berpindah bank. "Besarnya masyarakat muslim yg mulai hijrah ke instrumen syariah memberikan peluang besar bagi BTN Syariah," katanya.

Hingga akhir Juni 2019, BTN Syariah mencatatkan pertumbuhan aset di level 19,67 persen (yoy) menjadi Rp29,17 triliun. Kenaikan aset tersebut disokong peningkatan pembiayaan sebesar 16,54 persen (yoy) menjadi Rp23,16 triliun per Juni 2019.

Sedangkan, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 18,15 persen (yoy) menjadi Rp23,03 triliun pada akhir Juni 2019. Dengan capaian kinerja tersebut, per Juni 2019, BTN Syariah meraup laba senilai Rp105,23 miliar.