Budi Waseso Disentil Soal Impor Beras: Bukan dari Bulog
Merdeka.com - Komisi IV DPR RI menyinggung laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pengadaan impor beras per Juli 2021. Jumlah beras yang diimpor kala itu tercatat sebesar 41,6 ribu ton dengan nilai sekitar USD 18,5 juta.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengaku sudah mengecek langsung laporan impor beras tersebut. Menurut temuannya, pengadaan beras luar negeri kali ini bahkan datang dari negara-negara yang tidak biasanya seperti Thailand hingga Vietnam.
"Kementan bilang tidak tahu itu. Saya juga sudah mengecek ke Kemendag dan Bea Cukai. Kendala-kendala ini jangan disembunyikan lah," ujar Sudin, Senin (30/8).
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
-
Bagaimana harga beras di pasaran? Harga beras di pasaran masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
-
Berapa jumlah beras yang dimiliki Bulog? “Masyarakat tidak perlu khawatir, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 750 ribu ton , disamping itu juga hingga hari ini Bulog sudah menyerap lebih dari 700 ribu ton beras petani dalam negeri dan akan terus menyerap selama produksi masih ada dan sesuai ketentuan.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Apa yang dikatakan Kementan soal produksi beras di tahun 2023? 'Saya yakin dengan data yang dikeluarkan BPS dan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai produksi dan ketersediaan beras periode Januari Oktober yang mencapai 27,88 juta ton. Angka sebesar itu sudah dilakukan validasi baik melalui kerangka sempel area KSA maupun pengecekan lokasi yang dilakukan jajaran Kementan,' ujar Sulaiman (14/9).
-
Bagaimana BULOG mendapatkan beras impor? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pihaknya kini sudah tidak lagi mendapat penugasan dari pemerintah untuk melakukan impor beras.
"Kami sampai saat ini tidak laksanakan dan dapat tugas impor. Kalau dari BPS ini beras khusus. Dulunya memang harus melalui Bulog, tapi kali ini kita tidak tahu," kata Budi.
Dia lantas menceritakan, pada 2020 lalu pemerintah memang melakukan impor 234 ribu ton beras khusus. Namun, itu di luar wewenang Bulog. "Itu diberikan pada instansi dan perusahaan yang impor itu. Sampai saat ini Bulog tidak lakukan impor beras," tegasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dugaan mark up impor beras ini ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.
Baca SelengkapnyaMisalnya, pada 2018 atau satu tahun menjelang Pemilu 2019, impor beras melonjak jadi 2,25 juta ton, dari tahun 2017 yang terdata sekitar 305 ribu ton.
Baca SelengkapnyaUchok meyakini ketersedian stok beras di dalam negeri cukup tanpa harus melakukan impor.
Baca Selengkapnya"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca SelengkapnyaPengadaan dari dalam negeri sebanyak kurang lebih 560.000 ton setara gabah per 2 Mei 2014. Angka serapan gabah ini setara 273.000 ton beras.
Baca SelengkapnyaSebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak
Baca SelengkapnyaKondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.
Baca SelengkapnyaTrubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.
Baca SelengkapnyaPembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.
Baca SelengkapnyaDalam dokumen, ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage.
Baca SelengkapnyaBadan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan kenaikan harga beras terjadi akibat defisit di sejumlah sentra produksi.
Baca SelengkapnyaMark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca Selengkapnya