Buka IDF 2018, Wapres JK harap masalah kesenjangan ekonomi RI ditemukan solusi

Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengadakan Indonesia Development Forum (IDF) 2018. Forum pertemuan ini akan dihadiri peserta nasional dan internasional yang terdiri dari peneliti, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, mitra pembangunan dan masyarakat umum.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, membuka secara langsung pertemuan tahunan yang akan diselenggarakan dalam dua hari ke depan tersebut. Dia mengatakan, forum ini merupakan pertemuan penting untuk memecah masalah ketimpangan yang ada di Indonesia selama ini.

"Forum ini bertujuan untuk bertukar pikiran mengenai kemajuan masing-masing daerah. Kalau misalnya Surabaya maju bagaimana Kalimantan dapat mencontoh. Atau misalnya Sumatera menghasilkan kelapa sawit bagaimana yang lain bisa belajar. Semuanya bisa didiskusikan disini," ujar Wapres JK di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (10/7).

Di tempat yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, tema IDF 2018 adalah mengatasi kesenjangan di berbagai wilayah nusantara. Hasil pertemuan diharapkan mampu membuat makalah berisi gagasan terbaik untuk memecah masalah disparitas di berbagai daerah di nusantara.

Menteri Bambang menjelaskan sub tema pertemuan ada tujuh bagian. Pertama pengembangan pusat pertumbuhan yaitu tantangan dan praktik. Kedua, upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan berbatasan.

"Ketiga, perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Keempat, memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk mendorong pembangunan daerah," jelasnya.

Sub tema kelima yang akan dibahas adalah penguatan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemudian ke enam, inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Serta ketujuh, pengoptimalan sumber pendanaan pembangunan.

"Kami membutuhkan gagasan dari bapak ibu sekalian. Demi Indonesia yang lebih sejahtera," jelas Menteri Bambang.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.