Follow
Buka keran impor beras 500.000 ton, pemerintah Jokowi dinilai gagal swasembada pangan
Merdeka.com - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menilai pemerintahan Jokowi-JK telah gagal menjaga kedaulatan pangan. Dilihat dari melambungnya harga beras di banyak daerah di Indonesia serta kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam.
Untuk itu, Henry meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi kementerian dan lembaga yang tak berhasil wujudkan kedaulatan pangan, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan.
"Tentu kita masih ingat janji Mentan (Menteri Pertanian) Amran Sulaiman yang siap mundur apabila Indonesia gagal swasembada pangan, nah ini kita impor 500 ribu ton beras berarti kan gagal swasembada," kata Henry dalam keterangan resminya (12/01).
-
Kenapa harga beras naik di Jawa Tengah? Kenaikan ini dinilai signifikan dengan kondisi kemarau panjang yang sedang melanda berbagai daerah di Jawa Tengah.
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
-
Kenapa Jokowi cek stok beras? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Gudang Beras Bulog di Pematang Kandis,Kabupaten Merangin, Jambi. Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Kenapa Jokowi ingin hentikan penjualan bahan mentah? 'Karena pak Jokowi mengatakan kepada saya, 'mas Bowo mas Bowo Menhan tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri,' ujar dia.
-
Apa yang dilakukan Menteri Pertanian dalam meningkatkan produksi beras? 'Pak Mentan mendorong untuk dipercepat penanaman kembali. Setelah panen langsung dilakukan olah tanah menggunakan traktor, mekanisasi pertanian modern sehingga mempercepat penanaman kembali,' tuturnya.
-
Apa yang dilakukan Kementan untuk swasembada pangan? Kapolri mengaku optimis langkah tersebut dapat terealisasi mengingat Amran merupakan pakar yang mengerti dan tahu cara mewujudkannya.
Menurutnya, Kementerian Pertanian harus bisa menjalankan semangat Nawacita pemerintahan Jokowi-JK. Terlebih lagi, impor beras disinyalir menjadi bisnis besar. Dengan demikian, dia mengimbau agar pemerintah harus segera membentuk Badan Pangan Nasional yang jadi mandat di UU Pangan.
"Impor beras 500 ribu ton itu bukan sedikit. Jika keuntungan per kilogramnya saja dikalikan saja Rp 100, sudah berapa itu duitnya, banyak yang mengambil untung dari rente," imbuhnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Henry menilai, prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang.
Baca Selengkapnya
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca Selengkapnya
Kondisi global semakin diperparah dengan dampak perubahan iklim yaitu cuaca panas dan kemarau panjang, yang menyebabkan produksi beras menurun.
Baca Selengkapnya
Megawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras
Baca Selengkapnya
Presiden bercerita tentang banyak negara kesulitan beras karena perubahan iklim
Baca Selengkapnya
Jokowi tetap mewanti-wanti keamanan stok beras dalam negeri, meski inflasi masih cenderung terjaga.
Baca Selengkapnya
Pasalnya, selama menjabat sebagai Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dinilai gagal dan tidak becus dalam mengurus beras di Indonesia.
Baca Selengkapnya
"Hingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada tersedia, jumlahnya cukup dan saya melihat melimpah," sambungnya.
Baca Selengkapnya
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan
Baca Selengkapnya
Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan kenaikan harga beras terjadi akibat defisit di sejumlah sentra produksi.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan masalah pangan dalam negeri masih terjadi.
Baca Selengkapnya