Terbang ke Johor Baru, Citilink incar pahlawan devisa

Merdeka.com - Maskapai penerbangan murah Citilink mengincar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk meramaikan penerbangan ke Johor Baru, Malaysia. Untuk itu, anak usaha Garuda Indonesia tersebut mengajak kerja sama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Lembaga pemerintah itu pun tergoda. Citilink ditunjuk menjadi maskapai mitra, karena menyiapkan layanan paripurna. Diantaranya, menyiapkan mobil jemput-antar untuk TKI

Uji coba penerbangan bakal dilaksanakan bulan ini di Jawa Timur dan Johor Baru. Pemprov Jatim juga tak luput diajak kerja sama.

"Kita sudah bicara baik dengan pelaku-pelaku di Jatim, maupun di Johor Baru. Karena penerbangan dimulai di daerah sumber TKI, kita terbang ke Johor, sekaligus transportasi di darat, misalnya Blitar, Kediri, Tulung Agung. Supaya TKI yang masuk atau keluar ke Surabaya aman," kata Direktur Citilink Arif Wibowo selepas penandatanganan Nota kesepahaman pengangkutan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, di BNP2TKI, Jakarta, Jumat (14/3).

Setelah penerbangan ke Johor Baru sukses, Citilink akan membuka rute ke Taiwan dan Hong Kong tahun ini. 

"Ke depan memang ekspansi kita di regional kita utamakan negara berbasis TKI," kata Arif.

Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat menilai langkah Citilink sangat strategis. Selama ini, banyak TKI diarahkan perusahaannya menggunakan maskapai full service.

Jumhur menegaskan bahwa pihaknya bukan memberikan hak monopoli pengangkutan TKI kepada Citilink.

"Ini tetap private to private, enggak ada monopoli. Kita hanya menyampaikan Citilink memberi service lebih baik, lebih murah, serta ada fasilitas di ground. Kalau Citilink bisa atur orang dari rumah majikan sampai ke Tulungagung, kita sampaikan informasi kita kepada 570 perusahaan penyalur TKI. Tentunya itu akan menguntungkan mereka," ujarnya.

Jumhur berharap Citilink bersedia memberikan keringanan buat tenaga kerja resmi yang memiliki kartu Tenaga Kerja Luar negeri (KTKLN). "Kalau dia memang TKI resmi mungkin harganya bisa didiskon."

Menurut Arif, soal harga bisa diatur. "Kan kita menerapkan mekanisme harga tidak harian," cetusnya. (mdk/yud)