Buka Symposium Workshop 2019, Wapres JK Soroti Sistem Perubahan Reformasi
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019. Dalam kesempatan ini, Wapres JK menyoroti sistem perubahan reformasi birokasi yang terjadi pada masa kini.
Dia menyampaikan, dalam suatu kehidupan perubahan secara mutlak pasti akan terjadi. Di mana, perubahan-perubahan itu yang kemudian harus diikuti dan dilakukan di dalam sistem pemerintahan saat ini. Karena, menurut dia perkembangan teknologi pun turut membawa ke arah perubahan-perubahan itu.
"Ada sesuatu yang pasti dalam kehidupan ini ialah perubahan. Perubahan dari dalam yaitu pemerintahan negara akan mengubah sistemnya, juga perubahan karena peningkatan teknologi akan mengubah suatu sistem cara pemerintahan berjalan," kata Wapres JK di Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Denpasar, Bali, Kamis (14/3)
-
Siapa yang memimpin refleksi Kemenkumham? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut refleksi merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Dimana pertemuan Jokowi dengan Presiden JAPINDA berlangsung? Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden Japan-Indonesia Association (JAPINDA), Fukuda Yasuo, di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang.
-
Apa yang Ridwan Kamil sampaikan ke Jusuf Kalla? 'Saya sudah sampaikan saya memuliakan semua program gubernur sebelumnya, siapapun itu selama baik kita lanjutkan,' kata RK kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/9).
-
Apa yang dibahas Koalisi Perubahan dalam pertemuannya? Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
-
Bagaimana Jokowi memimpin rapat? Hal itu dinilai karena Jokowi mampu memimpin rapat secara efektif, pekerja keras tanpa lelah serta melakukan safari ke berbagai wilayah Indonesia.
Wapres JK mengatakan, Indonesia sendiri dalam 20 tahun terakhir telah mengalami reformasi. Salah satu bentuk reformasi itu ialah dari negara yang dulunya sentralistik dan otoriter, kini menjadi negara yang desentralisasi dan juga terbuka.
"Sekarang Indonesia mengalami perubahan yang banyak dalam hal bagaimana mengelola pemerintahan yang demokratis dan otonomi, maka tentunya seluruh sistem pemerintahan harus berubah dan harus lebih baik," kata Wapres JK.
Wapres JK menambahkan, di masa reformasi birokasi tepatnya di pemerintahan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah daerah (pemda) tidak lagi perlu menunggu intruksi dari pusat. Kemudian juga Kementerian dan Lembaga tidak perlu lagi turun hingga ke Kabupaten dan Kota untuk memberikan arahan kepada aparatur setempat.
"Perubahan sistem itu harus dibarengi dengan perubahan cara dan juga pengetahuan dari pada masing-masing daerah. Karena itulah maka ada bagian-bagian yang diperkuat ialah contohnya bagaimana pemda memperkuat sistem pemerintahannya yang telah diberikan kewenangan yang lebih besar daripada sebelumnya," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam pidatonya di forum tersebut menegaskan pentingnya peran Indonesia di kancah internasional.
Baca SelengkapnyaJokowi menyambutnya dan mengajak Ajay masuk ke ruangan bersama sejumlah delegasi.
Baca SelengkapnyaKeduanya sempat berpasangan hingga duduk menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi nantinya akan memberikan arahan dan para menteri koordinator akan menyampaikan laporan guna memberikan gambaran bagi pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaSalim Segaf menilai, rakyat membutuhkan perubahan.
Baca SelengkapnyaKebijakan adaptif diperlukan agar SDM Indonesia tetap dapat bersaing di pasar kerja.
Baca Selengkapnya"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan ada sejumlah hal yang akan dibahas bersama para menteri mulai dari, pembangunan IKN hingga persiapan transisi pemindahan ibu kota negara.
Baca SelengkapnyaMenurut JK, jika pilar-pilar tersebut rusak, sistem pemerintahan tidak akan berjalan maksimal.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, pertemuan dengan SBY membahas soal masa depan bangsa Indonesia.
Baca SelengkapnyaDalam pidatonya, Jokowi menekankan pada sejumlah aspek.
Baca Selengkapnya