Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bukit Asam: Penaikan royalti positif bagi tata niaga batu bara

Bukit Asam: Penaikan royalti positif bagi tata niaga batu bara ilustrasi batu bara. Ilustrasi shutterstock.com

Merdeka.com - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tidak menolak adanya rencana penaikan royalti komoditas batu bara seperti diwacanakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kendati berpengaruh pada penurunan margin laba dalam jangka pendek, perseroan menilai tata niaga tambang nasional akan jadi lebih baik.

Imbasnya pasokan batu bara Indonesia ke pasar internasional akan menurun, dan meningkatkan rata-rata harga jual. Itu berdasarkan asumsi pengusaha lokal mengurangi produksi mereka akibat kenaikan royalti.

"Mereka tidak lagi mengembangkan tambang dengan harga murah, ini dorongan untuk mengembalikan harga batu bara. Meskipun pengurangan profit pasti terjadi dalam jangka pendek, tata niaga akan semakin baik," kata Direktur Utama PTBA Milawarma di Jakarta, Kamis (27/3).

Sebelumnya, pemerintah menaikkan royalti batu bara melalui revisi Peraturan Pemerintah No. 9/2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambang (IUP) dikenai royalti 13,5 persen, dari awalnya di kisaran 5-7 persen.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) jadi salah satu unsur menolak penaikan ini, dengan alasan harga di pasaran dunia sedang melemah. Kebijakan pemerintah dianggap akan mematikan tambang batu bara kecil.

Berbeda dari argumen APBI, Milawarma mengingatkan bahwa IUP di Indonesia jumlahnya cuma 20 persen dari total perusahaan batu bara lokal. Sedangkan, 80 persen pasokan berasal dari perusahaan jenis PKB2B yang dulunya kontraktor pemerintah. Mereka itulah, yang menurut PTBA, justru banyak menjual batu bara besar-besaran, sehingga pasokan di pasar dunia berlebihan dan membuat harga jatuh.

PTBA mengaku sedang memberi masukan kepada pemerintah, supaya serius membatasi ekspor batu bara.

Indonesia sebagai salah satu eksportir besar dunia dirasa BUMN ini perlu mengerem penjualan. Sebab pada triwulan I 2014, Australia sedang menggenjot ekspor batu bara, demikian pula Venezuela atau Afrika Selatan.

Itu sebabnya, harga batu bara yang sempat menyentuh USD 80 per ton pada Desember lalu, tersungkur jadi USD 76 per ton, untuk periode pengiriman Januari-Maret tahun ini.

"Dengan tata niaga baru, didukung pengawasan ketat di bidang ekspor dan penambangan, semoga bisa match antara pasokan dan demand. Ini yang kita harapkan bisa meningkatkan harga. Kita harapkan bisa kembali ke level 85 (per ton), bahkan mencapai USD 90," kata Milawarma.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Negara Berpotensi Dapat Nilai Tambah hingga Rp52 Triliun dari Hilirisasi Bauksit
Negara Berpotensi Dapat Nilai Tambah hingga Rp52 Triliun dari Hilirisasi Bauksit

Setelah melarang ekspor nikel, pemerintah telah melarang ekspor bauksit mentah ke luar negeri.

Baca Selengkapnya
Begini Cara Pertamina Kurangi Ekspor Bahan Mentah Bauksit
Begini Cara Pertamina Kurangi Ekspor Bahan Mentah Bauksit

Proyek ini diharapkan dapat mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan industri hilir.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tawarkan China Investasi Penglolaan Batubara di Indonesia, Mau Bikin Apa?
Pemerintah Tawarkan China Investasi Penglolaan Batubara di Indonesia, Mau Bikin Apa?

Pemerintah berencana mengurangi konsumsi batubara secara bertahap dan mengalihkan penggunaan batubara menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Baca Selengkapnya
Freeport Mau Gugat RI Soal Bea Keluar Ekspor Tembaga, Ini Kata Airlangga
Freeport Mau Gugat RI Soal Bea Keluar Ekspor Tembaga, Ini Kata Airlangga

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Baca Selengkapnya
Luhut: Pemerintah Hanya Larang Ekspor Nikel Mentah
Luhut: Pemerintah Hanya Larang Ekspor Nikel Mentah

Hal ini dilakukan dalam rangka hilirisasi hasil bumi.

Baca Selengkapnya
Pertamax Bakal Jadi BBM Subsidi, Begini Tanggapan Pertamina
Pertamax Bakal Jadi BBM Subsidi, Begini Tanggapan Pertamina

ESDM menyiapkan rencana untuk membatasi penyaluran BBM jenis Pertalite (RON 90). Di sisi lain, kementerian juga berencana memberikan subsidi Pertamax.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Pertalite Dibatasi, Pertamax Bakal Jadi BBM Subsidi
Penyaluran Pertalite Dibatasi, Pertamax Bakal Jadi BBM Subsidi

Rencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.

Baca Selengkapnya
Sepanjang Tahun 2023 Volume Produksi PT BUMI Meningkat, Ini Pemicunya
Sepanjang Tahun 2023 Volume Produksi PT BUMI Meningkat, Ini Pemicunya

Batu bara tetap masih menjadi komoditas utama ekspor Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini
Pertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini

Pertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini

Baca Selengkapnya
Kebijakan Uni Eropa Berdampak Besar ke Industri Baja Dalam Negeri, Ini Harus Dilakukan Pemerintah
Kebijakan Uni Eropa Berdampak Besar ke Industri Baja Dalam Negeri, Ini Harus Dilakukan Pemerintah

Pemerintah harus memberi dukungan yang kuat kepada industri baja di Indonesia, termasuk melalui regulasi yang tepat.

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Beri Sinyal Perpanjang Program Harga Gas Murah untuk Industri
Menteri ESDM Beri Sinyal Perpanjang Program Harga Gas Murah untuk Industri

Harga gas bumi akan berpengaruh pada beban produksi industri. Maka, harga murah bisa menjadi salah satu solusinya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Subsidi Petamax, DPR Ingatkan Ini
Pemerintah Berencana Subsidi Petamax, DPR Ingatkan Ini

Nantinya, jika BBM jenis Pertalite dibatasi, maka pemerintah akan mensubisidi BBM jenis Pertamax.

Baca Selengkapnya