Bukti perekonomian stagnan di tangan pemerintahan Jokowi-JK
Merdeka.com - Institute for Development of Economics and Finance melakukan kajian tengah tahun mengenai perekonomian Indonesia. Hasilnya cukup mengagetkan, di mana perekonomian berjalan stagnan di pemerintahan Jokowi-JK.
Salah satu indikator stagnannya perekonomian adalah nilai ekspor yang tak kunjung naik, bahkan malah menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan, nilai ekspor selama Juni 2017 hanya USD 11,64 milliar. Nilai tersebut turun 18,82 persen dibanding Mei 2017. Sementara itu, secara year to year ekspor Juni 2017 turun 11,82 persen dibanding Juni 2016.
"Kita kemarin melakukan kajian tengah tahun, menampilkan indikator perkembangan ekonomi. Indikatornya salah satunya ekspor itu," ucap Direktur Indef, Enny Sri Hartati ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (21/7).
-
Dimana angka kemiskinan Kaltim berada? Provinsi Kaltim masuk dalam 18 Provinsi yang angka kemiskinannya berada di bawah nasional dan menempati posisi kedelapan dengan tingkat kemiskinan terendah.
-
Bagaimana Banyuwangi menekan angka kemiskinan? 'Apa yang kami rencanakan tersebut disesuaikan dengan arah pembangunan ke depan yang telah dicanangkan secara nasional, maupun oleh pemerintah provinsi, dengan menyesuaikan dengan dinamika lokal di Banyuwangi,' papar Ipuk. Ipuk mencontohkan dalam upayanya menekan angka kemiskinan. Seluruh komponen masyarakat dari tingkat kabupaten hingga unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga dilibatkan. Tak terkecuali komponen sosial kemasyarakatan lainnya.
-
Bagaimana pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahun? Pertumbuhan penduduk periode 2020-2045 rata-rata sebesar 0,67 persen setiap tahun.
-
Bagaimana Kaltim turunkan angka kemiskinan? Salah satunya, adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga pra sejahtera. Sebab, kelayakan hunian menjadi salah satu indikator kemiskinan.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Mengapa data penting untuk program penanggulangan kemiskinan? Data merupakan komponen utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, program-program penanggulangan kemiskinan akan berisiko besar tidak tepat sasaran.
Indikator lainnya yang membuktikan ekonomi stagnan adalah daya beli masyarakat yang menurun. Bahkan, Bank Indonesia sendiri mengakui daya beli masyarakat menurun hingga berdampak pada angka penjualan industri ritel mengalami pelemahan hingga Juni 2017.
Enny menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang selama ini digembar-gemborkan pemerintahan Jokowi-JK sama sekali belum berdampak pada masarakat. Padahal, amanat konstitusi, pertumbuhan ekonomi itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Indikator pemerintah soal infrastruktur dan komitmen deregulasi 15 paket kebijakan, itu semua kan bagus. Tentu hasilnya diharapkan masyarakat. Persoalannya bagaimana mungkin indikator makro tadi bagus, komitmen bagus tetapi hasilnya berbanding terbalik."
Hasil lain yang terbukti adalah meningkatnya angka kemiskinan di Tanah Air. Data BPS mencatat, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2017 di Indonesia yang mencapai 27,77 juta orang atau dengan persentase sekitar 10,64 persen. Jumlah ini bertambah sekitar 6.900 orang dibandingkan dengan September 2016 yang hanya 27,76 juta orang atau sekitar 10,70 persen.
"Tingkat kemiskinan jumlahnya secara absolute meningkat, walaupun persentase menurun. Ini kan ada anomali, anggaran kemiskinan ratusan triliun tapi kok stagnan," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPS mencatat ekonomi Jakarta naik dan angka kemiskinan di DKI Jakarta turun di era Pj Gubernur DKI Heru Budi.
Baca SelengkapnyaPer Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaJumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022.
Baca SelengkapnyaNamun, Imam menambahkan, tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2024 masih lebih tinggi 0,53 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2019.
Baca SelengkapnyaPenanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.
Baca SelengkapnyaTarget tingkat kemiskinan diiturunkan pada periode kedua Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.
Baca SelengkapnyaBPS Jakarta mencatat angka penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024
Baca SelengkapnyaBangunan kumuh yang berdiri sepanjang bantaran Kali Ciliwung di Jakarta semakin mencolok.
Baca SelengkapnyaMenurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPS, garis kemiskinan pada Maret 2024 ditetapkan sebesar Rp582.932 per kapita. Angka ini naik 5,9 persen dibandingkan Maret 2023.
Baca SelengkapnyaAndika membuka data, ada 10,47 persen warga di Jateng miskin. Menurutnya, hal itu perlu ditekan sampai dengan nol.
Baca SelengkapnyaBangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.
Baca Selengkapnya