Bule kaya pemilik hotel di Bali tak mau ketinggalan ikut Tax Amnesty

Merdeka.com - Periode pertama Tax Amnesty dengan tarif terendah sebesar 2 persen berakhir hari ini. Antusiasme masyarakat begitu tinggi hingga menimbulkan antrean panjang di sejumlah kantor pajak. Salah satunya terjadi di Kantor Pajak Badung Selatan, Bali.

‎Kepala Kantor Pajak Badung Selatan, Widi Widodo,‎ menjelaskan di hari terakhir periode pertama ini ratusan wajib pajak mengantre sejak pagi. "Ada sekitar 200-an orang yang hari ini hadir," kata Widi ditemui di Kantornya, Bali, Jumat (30/9).

Dia menjelaskan, mulai warga asing yang selama ini tidak pernah mengungkap identitasnya saat memiliki aset di Bali hingga sopir dan pedagang di sekitaran Pantai Kuta tampak antusias untuk ikut Tax Amnesty.

"Bahkan yang menggembirakan dan membuat kita bangga, sopir taksi, sopir angkutan pariwisata, tour guide, pedagang souvenir ikut program Tax Amnesty," papar dia.

Kantornya juga kedatangan warga Australia dan Jepang yang memiliki aset berupa hotel dan vila di wilayah Badung Selatan. Berkat Tax Amnesty, lanjutnya, WNA ini baru berani mengungkapkan kepemilikan hartanya.

Bahkan, warga asing tersebut tak hanya mengungkap harta mereka yang ada di Indonesia, melainkan sejumlah aset lainya di negara lain.

"Biasanya kan mereka nomine. Punya aset di Bali seperti hotel dan vila, namun memakai nama orang lokal Bali. Dengan program Tax Amnesty dia muncul dan menunjukkan jati dirinya," ujar dia.

Widi menuturkan, pihaknya mematok target penerimaan dana tebusan hingga akhir tahun sebesar Rp 150 miliar. Namun, hingga pagi tadi saja, uang tebusan yang dibayar wajib pajak melalui program Tax Amnesty sudah mencapai Rp 140 miliar.

Hingga periode pertama ini berakhir, Widi menuturkan sudah sebanyak 1.200 wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan harta. Sementara, jumlah wajib pajak di Badung Selatan sebanyak 60.000.

Menurut Widi, tingginya antusiasme masyarakat di Bali lantaran mereka tak ingin berurusan dengan hukum. ‎"Ke depan penegakan hukum bakal lebih tegas, karena negara butuh uang untuk menutup APBN. Mereka mungkin berfikir ingin hidup tenang. Bayar saja, apalagi tarifnya murah," tegasnya.