Bulog diminta wujudkan swasembada pangan tapi diizinkan impor
Merdeka.com - Mulai 2 Januari 2015, Lenny Sugihat resmi duduk di kursi orang nomor satu Perum Bulog. Sebagai bos baru di perusahaan pelat merah bidang logistik, Lenny dihadapkan pada tantangan berat. Salah satunya mewujudkan target swasembada pangan yang didengungkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Mewujudkan swasembada pangan tak semudah membalikkan telapak tangan mengingat selama ini tingkat ketergantungan Indonesia pada bahan pangan impor cukup tinggi. Menteri BUMN Rini Soemarno meminta Bulog menyusun program yang mengarah ke swasembada pangan. "Programnya harus ke sana," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (31/12).
Instruksi itu justru kontraproduktif lantaran Menteri Rini justru memberikan restu pada Bulog untuk membuka keran impor dengan alasan agar harga bahan pangan di dalam negeri stabil. "Kita tidak mau kalau harga itu tidak stabil. Bahwa Bulog harus diberikan izin impor," jelas dia.
-
Kenapa Bulog menambah penerima bantuan pangan? 'Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat. Itu dikarenakan sejumlah harga kebutuhan naik, terutama beras yang diakibatkan oleh menyusutnya produksi beras akibat bencana El Nino yang melanda seluruh dunia', kata Jokowi.
-
Apa tugas Bulog saat ini? 'Sudah mulai habis. Jadi kita akan memasuki musim paceklik, tapi Alhamdulillah stok Bulog saat ini cukup tersedia. Saat ini stok Bulog ada sekitar 1,8 juta ton dan itu mencukupi samapi dengan bulan Desember nanti.'
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Apa saja tugas Bulog? Bulog juga melaksanakan tugas pemerintah melakukan pengadaan beras dari luar negeri. Bulog mendapat penugasan importasi dengan dikeluarkannya izin impor sebanyak 3,6 juta ton.
-
Siapa yang dampingi Presiden di Bulog? Turut hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan penyaluran beras Bantuan Pangan ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Hassanudin, dan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Labuhan Batu Ellya Rosa Siregar.
-
Siapa yang mengkritik kinerja Bulog? Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Yadi Sofyan Noor mengkritisi kinerja Perum Bulog yang menurutnya tidak optimal dalam menyerap gabah petan saat panen raya awal 2024.
Rini juga mengingatkan Perum Bulog untuk memberikan harga beli yang wajar untuk produk petani. Alasannya, pembelian produk petani dengan harga wajar akan memberikan pendapatan lebih bagi petani.
"Kalau menanam dengan cost yang wajar harus mendapatkan pendapatan yang wajar pula, kemudian kita tidak mau kalau harga itu tidak stabil," jelas dia.
Dengan tugas Bulog yang semakin berat, Kementerian BUMN mempertimbangkan penambahan dua kursi direksi. "Pada saat sekarang jumlahnya masih sama 5 tapi kita mengusulkan mengingat program ke depan akan lebih besar, dan maksimal itu 7," ungkapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perum BULOG masih memperhitungkan total biaya demurrage yang harus dibayarkan.
Baca SelengkapnyaSonya mengatakan, Bulog belum mendapat arahan lebih lanjut dari kepemimpinan direktur utama yang baru yakni Wahyu Suparyono.
Baca SelengkapnyaBulog siap menerima tambahan kuota penugasan impor dari pemerintah untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna menstabilkan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi memaparkan, proses importasi beras ini masih berasal dari negara-negara langganan Indonesia.
Baca SelengkapnyaSebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak
Baca SelengkapnyaUsulan tersebut rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian yang akan dilakukan pada tahun depan.
Baca SelengkapnyaTeguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi tengah berkunjung ke India untuk menjajaki kerja sama impor beras.
Baca SelengkapnyaAkuisisi perusahaan beras di Kamboja, sebagai tindak lanjut permintaan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaUchok meyakini ketersedian stok beras di dalam negeri cukup tanpa harus melakukan impor.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, Bulog belum mendapatkan dokumen penugasan secara resmi dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaAsosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.
Baca Selengkapnya