BUMN Bakal Jadi Penentu Harga Minyak Goreng di 2026
Merdeka.com - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, perusahaan pelat merah akan jadi pengatur harga minyak goreng pada tahun 2026. Ini sebagai hasil dari ekspansi pabrik dan lahan sawit yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara III.
Sebagai langkah ekspansi itu, PTPN memang tengah membentuk subholding PalmCo, di mana nantinya akan berfokus dalam sektor perkebunan kelapa sawit, karet, dan sebagian teh.
"Kita sekarang sudah bikin subholding Palm Co, kan kita mau ekspansi pabrik dan sebagainya. Kita ingin 2026 minyak goreng sudah dipasok BUMN, sehingga harga bisa dipasok BUMN," ujarnya kepada wartawan di Kementerian BUMN, Selasa (23/8).
-
Kenapa Kemendag genjot potensi pasar minyak goreng? 'Kunjungan lapangan tersebut menghasilkan tawaran kerja sama di bidang industri pengemasan minyak goreng Indonesia. Industri pengemasan minyak goreng Indonesia memiliki peluang yang besar untuk dipasarkan di pasar regional Timur Tengah dan Afrika,' ungkap Syahran.
-
Dimana Kemendag genjot pasar minyak goreng? Kementerian Perdagangan melalui Atase Perdagangan (Atdag) Kairo terus berupaya menggenjot potensi pasar pengemasan minyak goreng Indonesia di Timur Tengah dan Afrika.
-
Bagaimana Kemendag dorong pasar minyak goreng? Kementerian Perdagangan melalui Atase Perdagangan (Atdag) Kairo terus berupaya menggenjot potensi pasar pengemasan minyak goreng Indonesia di Timur Tengah dan Afrika.
-
Bagaimana Pertamina Hulu Energi meningkatkan produksi minyak? Perlu dilakukan upaya-upaya khusus untuk peningkatan produksi minyak dengan berbagai macam recovery plan yang sudah disiapkan serta inisiatif baru.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
PTPN hingga saat ini belum benar-benar fokus dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit. Palm Co disebut hadir untuk mempercepat ekspansi untuk mencapai tujuan tersebut. "Dengan cara tersebut maka ekspansinya makin cepat, dan Palm Co akan punya pabrik. 2026 minyak goreng akan dikuasai BUMN. dan BUMN juga jadi penentu harga," imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PTPN III Muhammad Abdul Ghani mengungkap rencana pembentukan subholding dibawah PTPN. Di antaranya Palm Co, Sugar Co, dan Supporting Co sebagai pendukung.
Soal ekspansi kepemilikan perkebunan kelapa sawit, Ghani menargetkan mencapai sekitar 700.000 hektar lahan. Sehingga bisa menjadi perusahaan dengan kepemilikan terbesar.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaPembentukan subholding dilakukan dalam rangka antara lain untuk akselerasi sinergitas, optimalisasi sumber daya lebih mudah diintegrasikan.
Baca SelengkapnyaTren kenaikan harga minyak dunia timbulkan kekhawatiran bakal turut berdampak terhadap harga BBM di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaKebutuhan akan dolar cukup tinggi untuk impor dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berjanji akan menghitung dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara terkait potensi kenaikan harga BBM.
Baca SelengkapnyaUsai pemilu, kemungkinan harga BBM bakal naik karena mengacu pada situasi yang ada saat ini.
Baca SelengkapnyaSejak pertengahan 2022 hingga saat ini, PTPN Group meningkatkan jumlah distributornya dari 14 menjadi 128.
Baca SelengkapnyaSejumlah badan usaha swasta penyedia BBM semisal Shell Indonesia dan BP AKR terus mendongkrak harga BBM miliknya selama beberapa bulan terakhir.
Baca SelengkapnyaMasih soal ketahanan pangan, Luhut juga menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Perum Bulog untuk mengamankan stok beras dari Kamboja.
Baca SelengkapnyaPadahal, kesepakatan Pemerintah bersama DPR RI menetapkan harga minyak mentah mencapai USD 82 per barel.
Baca SelengkapnyaMengutip Reuters, Brent berjangka untuk pengiriman November pada Jumat ini, berada di posisi USD 95,38 per barel.
Baca SelengkapnyaAlokasi APBN untuk subsidi BBM memang sangat memberatkan jika harga minyak dunia tembus di kisaran USD 90 per barel.
Baca Selengkapnya