Follow
BUMN bantah gadaikan tiga bank demi utang Rp 43 triliun dari China
Merdeka.com - Komisi VI DPR menuding keputusan pemerintah menerima utang USD 3 miliar atau Rp 43 triliun dari China Development Bank (CDB) sebagai bagian dari privatisasi 3 bank BUMN.
Anggota DPR komisi VI Iskandar Syaichu mempertanyakan keputusan pemerintah menerima pinjaman untuk 3 bank BUMN. Apalagi kondisi keuangan Bank Mandiri, BNI, dan BRI dalam keadaan sehat.
"Apakah pinjaman ketiga bank ini dalam rangka privatisasi 3 bank yang sebenarnya sehat? Apa jaminannya utang ke 3 bank ini tidak dijadikan instrumen tukar guling saham china? Publik di luar menilai, ini menjadi skenario privatisasi tiga bank," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/9).
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Mengapa BNI tingkatkan kredit BUMN? Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan memasuki semester kedua 2023, perseroan mulai melihat banyak BUMN yang berbenah dan siap untuk melakukan ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kuat.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
Menanggapi itu Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo menjelaskan bahwa tidak benar tuduhan tersebut. Dia menegaskan tidak ada jaminan apapun yang dijanjikan kepada pihak China.
"Tidak ada jaminan sama sekali dan tidak ada yang digadaikan. Karena pinjaman ini jangka panjang untuk pembiayaan infrastruktur, tenornya 10 tahun. Kenapa China, karena Kondisi di negara manapun dunia tidak mungkin kita dapat pinjaman sebesar ini dari negara manapun," ujar Gatot.
Dia menegaskan, pemerintah berkomitmen tidak akan menggadaikan apapun. Menurutnya, langkah ini seharusnya dipandang sebagai kepercayaan dunia pada Indonesia di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini.
"Apalagi dengan interest rate yang rendah," ungkapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca Selengkapnya
Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky menyebut Anies-Cak Imin justru bakal membenahi tata kelola BUMN
Baca Selengkapnya
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Baca Selengkapnya
Langkah ini menjadi bagian upaya BNI untuk memperkuat posisi keuangan dan memperluas kapasitas pendanaannya di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Baca Selengkapnya
Proses pengadaan impor tiga rangkaian KRL baru asal China tersebut dilakukan sesuai aturan yang berlaku tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
Baca Selengkapnya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya
Pada 2023, Singapura menjadi sumber investasi terbesar bagi Indonesia, diikuti China, Hong Kong, Jepang, Malaysia, dan Amerika Serikat.
Baca Selengkapnya
Alasan DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan akuisisi Bank Muamalat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca Selengkapnya
Kepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca Selengkapnya
Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada SBN.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca Selengkapnya