BUMN Diminta Undang Investor Dalam Bangun Infrastruktur

Merdeka.com - Ketua Pusat Studi BUMN (PSB), Cyrillus Harinowo menilai pentingnya menyosialisasikan kemampuan perusahaan BUMN dalam membangun infrastruktur. Tujuannya, agar masyarakat dan investor melihat prestasi dan potensi BUMN yang sangat luar biasa.

"Kami mendorong investor agar dapat melihat secara mendalam potensi BUMN dan kami undang para investor untuk bertemu dalam forum seminar ini," kata dia dalam acara seminar bertajuk "Kebangkitan BUMN dalam Pembangunan infrastruktur Berkelanjutan", di Menara BCA, Jakarta, Kamis (7/2).

Dia menyebutkan, pembangunan infrastruktur penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia dalam laporannya pada tahun 2014 pernah menyoroti rendahnya investasi infrastruktur yang menyebabkan ekonomi Indonesia terus tertinggal.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kurun waktu lampau bisa lebih tinggi lagi apabila alokasi anggaran untuk infrastruktur lebih tinggi. Indonesia membutuhkan minimal 7 persen anggaran infrastruktur agar dapat menjadi negara maju. Karena itu pemerintah telah melakukan sejumlah terobosan berupa perbaikan regulasi, fiskal, dan kelembagaan dalam rangka mendorong investasi di bidang percepatan infrastruktur," ujarnya.

Dia mengungkapkan, akibat kurangnya infrastruktur, biaya logistik Indonesia menjadi amat mahal, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Dampaknya, daya saing Indonesia menjadi rendah. Sementara percepatan pembangunan infrastruktur masih berkutat pada kendala lemahnya koordinasi antar Instansi/pemangku-kepentingan, lemahnya kualitas penyiapan proyek, lambatnya pengadaan tanah.

"Dan last but not least adanya keterbatasan anggaran atau dukungan fiskal dari pemerintah akibat ketidaksepakatan atas pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha, serta sejumlah kendala lain. Bersyukur bahwa, pemerintah berkomitmen penuh mendorong percepatan pembangunan infrastruktur baik yang memiliki nilai manfaat jangka pendek maupun jangka panjang," ujarnya.

Dia menyebutkan terjadi kenaikan yang signifikan pada alokasi anggaran infrastruktur. Pada tahun 2015, alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp 290 triliun atau melonjak 63 persen dibandingkan anggaran di tahun 2014. Pada tahun 2016, anggaran infrastruktur bertambah lagi menjadi Rp 314 triliun, dimana porsi belanja infrastruktur pemerintah pusat menjadi lebih kecil dan transfer ke daerah meningkat. Tahun 2017 naik lagi menjadi Rp 400,9 triliun, dan tahun 2018 meningkat menjadi Rp 409, 1 trlllun.

"Besarnya biaya infrastruktur yang digelontorkan pemerintah, menjadi peluang bagi BUMN bidang karya/infrastruktur maupun BUMN sektor pembiayaan untuk berperan serta dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Namun demikian pemerintah pun harus mendorong peran serta badan usaha swasta (BUMS) untuk bekerjasama dengan BUMN dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha {KPBU}, dan lain-lain skema kerja sama. Pemerintah tetap mengurangkan ketergantungan terhadap alokasina APBN, sehingga membuka peluang skema private investement fund kepada investor swasta, baik lokal maupun mancanegara."