Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BUMN Diusulkan Siapkan Rp100 Triliun Beli Hasil Panen Petani

BUMN Diusulkan Siapkan Rp100 Triliun Beli Hasil Panen Petani Petani. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan dana sebesar Rp100 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan membeli hasil pertanian. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui dan memerintahkan pembentukan BUMN yang akan membeli hasil pertanian, termasuk kedelai dan jagung.

"Saya usulkan dana Rp100 triliun kemarin. Ini yang sedang dibahas," kata Mendag usai meninjau harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Badung, Bali, dikutip Antara, Rabu (21/9).

Menurutnya, pemerintah akan membeli hasil petani dengan harga terbaik, misalnya harga yang ditentukan petani adalah Rp10.000, namun di pasar harganya Rp6.000, maka pemerintah akan memberi dengan harga Rp10.000.

Orang lain juga bertanya?

"Jagung misalnya, di pasar murah, pemerintah akan beli harga terbaik. Itu sudah disetujui. Sekarang sedang dirancang BUMN yang akan menanggulangi produk-produk pertanian," imbuhnya.

Dengan demikian, petani hanya perlu fokus produksi dan tidak perlu mengkhawatirkan soal harga, terlebih saat musim panen tiba, di mana harga produk pertanian turun drastis. "Dibentuk nanti BUMN yang membeli hasil pertanian itu, sehingga petani kita terjamin harganya. Jadi, petani produksi saja. Tidak perlu memikirkan harganya. Nanti pemerintah yang beli," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa hasil produksi para petani akan langsung dibeli oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan BUMN. Langkah ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo.

Usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden di Istana Negara, Zulkifli menuturkan, dengan adanya langkah tersebut, para petani tidak perlu lagi mencari pasar untuk menjual hasil panen mereka. Dampaknya, para petani tidak dirugikan dengan rantai penjualan yang berbelit.

"Petani yang produksi, kalau produksinya banyak, dibeli harga yang untung bisa oleh Badan Pangan atau BUMN. Kita harap memutus rantai, misalnya ada grosis, ada tengkulak lagi, ada pengecer," ucap Zulkifli, Senin (19/9).

Menurutnya, pokok permasalahan yang terjadi pada sektor pertanian selalu berulang sejak 50 tahun lalu. Yaitu, para petani kerap mendapatkan harga murah saat menjual hasil panen mereka. Terlebih, saat hasil panen melimpah. Sementara saat gagal panen, para petani merugi karena menjual hasil panennya dengan harga di bawah pasar.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi soal Bulog Akusisi Beras Kamboja: Untuk Amankan Stok Cadangan Beras Pemerintah
Jokowi soal Bulog Akusisi Beras Kamboja: Untuk Amankan Stok Cadangan Beras Pemerintah

Selain Bulog, Jokowi juga mendorong ekspansi PT Pertamina (Persero) ekspansi ke Brasil. Dengan tujuan untuk mendapat tebu sebagai bahan bioetanol.

Baca Selengkapnya
Catatkan Sejarah, Mentan Amran Serahkan Total Alokasi Pupuk Subsidi Rp 54 Triliun
Catatkan Sejarah, Mentan Amran Serahkan Total Alokasi Pupuk Subsidi Rp 54 Triliun

Penyerahan ini dilakukan Mentan usai meninjau pertanaman padi di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Baca Selengkapnya
Ketimbang Impor, Mentan Amran Minta Bulog Segera Beli Jagung dari Petani, Segini Harganya
Ketimbang Impor, Mentan Amran Minta Bulog Segera Beli Jagung dari Petani, Segini Harganya

Mentan Amran meminta Bulog segera membeli jagung dari petani agar tidak impor di kemudian hari.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bentuk Badan Khusus untuk Kakao dan Kelapa
Jokowi Bentuk Badan Khusus untuk Kakao dan Kelapa

Nantinya, badan tersebut akan bergabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Sri Mulyani Lunasi Utang ke Bulog, Nilainya Rp16 Triliun
Jokowi Minta Sri Mulyani Lunasi Utang ke Bulog, Nilainya Rp16 Triliun

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada sebesar Rp2,6 triliun yang belum dibayar sejak 2020.

Baca Selengkapnya
Harga Terus Melonjak, Pemerintah Akhirnya Impor 1,6 Juta Ton Beras
Harga Terus Melonjak, Pemerintah Akhirnya Impor 1,6 Juta Ton Beras

Rencana impor beras sebanyak 1,6 juta ton ini telah mendapatkan restu dari Presiden Jokowi maupun kementerian teknis terkait.

Baca Selengkapnya
Jokowi Siapkan Anggaran Ketahanan Pangan Rp108 Triliun untuk 2024
Jokowi Siapkan Anggaran Ketahanan Pangan Rp108 Triliun untuk 2024

Dana ini diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik.

Baca Selengkapnya
Muncul Wacana Pupuk Indonesia dan Bulog Berada di Bawah Kementan Mulai Tahun Depan
Muncul Wacana Pupuk Indonesia dan Bulog Berada di Bawah Kementan Mulai Tahun Depan

Usulan tersebut rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian yang akan dilakukan pada tahun depan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Kemenkeu Bayar Utang Rp16 Triliun ke Bulog, Sri Mulyani Jawab Begini
Jokowi Minta Kemenkeu Bayar Utang Rp16 Triliun ke Bulog, Sri Mulyani Jawab Begini

Sri Mulyani menilai seharusnya proses audit oleh BPKP tidak menemui kendala. Mengingat, pengunaan anggaran oleh Bulog maupun Bapanas telah sesuai mekanisme.

Baca Selengkapnya
Kementerian Pertanian Dapat Jatah Anggaran Rp29,37 Triliun di Tahun 2025
Kementerian Pertanian Dapat Jatah Anggaran Rp29,37 Triliun di Tahun 2025

Anggaran terbesar dialokasikan untuk program percepatan (quick wins) lumbung pangan.

Baca Selengkapnya
Kejar Swasembada Pangan, Anggaran Rp15 Triliun Disiapkan untuk Cetak Sawah
Kejar Swasembada Pangan, Anggaran Rp15 Triliun Disiapkan untuk Cetak Sawah

Secara total, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
Prabowo Target Swasembada Pangan 2028, Tak Lagi Impor Beras hingga Kedelai
Prabowo Target Swasembada Pangan 2028, Tak Lagi Impor Beras hingga Kedelai

Untuk itu, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp139,4 triliun di 2025. Alokasi itu menyebar di beberapa kementerian/lembaga.

Baca Selengkapnya