BUMN Rugi Dipastikan Tak Dapat Suntikan PMN

Merdeka.com - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga memastikan BUMN yang rugi tidak akan mendapat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN). Melainkan hanya BUMN yang mendapatkan penugasan atau untuk mendukung aksi korporasi.

"PMN itu akan dilakukan kalau misalnya ada yang berhubungan dengan penugasan atau yang berkaitan dengan misalnya BUMN tersebut melakukan aksi korporasi, pengembangan usaha," kata Arya dalam acara Ngopi BUMN di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (29/9).

Sebab, dalam tiga tahun terakhir Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan banyak perubahan soal pola alokasi PMN. Dari total PMN Rp67,82 triliun yang diajukan untuk 2023, hanya sebesar Rp41,3 triliun yang disetujui, beserta cadangan investasi Rp5,7 triliun.

"Dalam tiga tahun terakhir, tidak ada namanya BUMN yang diberikan anggaran kalau dia rugi. Mungkin ada satu, dua, seperti Garuda, setelah itu hampir tidak ada BUMN yang rugi diberikan PMN. Mungkin ada Jiwasraya yang berhubungan dengan nasabah, yang lain tidak. Umumnya bukan rugi," imbuhnya.

Secara rinci, dari total PMN Rp41,3 triliun yang disetujui itu terdiri atas PMN untuk PLN sebesar Rp10 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan jaringan listrik dan program listrik desa, PMN untuk Hutama Karya sebesar Rp28,9 triliun yang digunakan untuk penugasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Selanjutnya Rp1,75 triliun untuk PT Len Industri atau Defend ID untuk pembangunan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal dan amunisi. Serta Rp659,2 miliar untuk Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional (LPPNPI) atau AirNav Indonesia untuk pembaruan alat.

"Jadi kalau dibilang ini untuk BUMN rugi, tidak ada. Semua penugasan. Kalau tidak ada tugas, kami (BUMN) tidak perlu PMN ini," ujarnya.

Meski demikian, ada 2 BUMN yang dikecualikan, yakni Garuda Indonesia dan Jiwasraya. Di mana keduanya memang mendapatkan PMN untuk pemulihan kinerja perusahaan. Garuda Indonesia akan mendapatkan PMN sebesar Rp 7,5 triliun tahun ini. Skemanya melalui aksi korporasi right issue yang diharapkan terjadi dalam waktu dekat.

"Nah, mungkin yang berhubungan dengan publik itu ada Jiwasraya, karena berhubungan dengan nasabah, sama seperti kasus perbankan dan kasus dari asuransi yang berhubungan kepada publik. Makanya diberikan PMN, tapi yang lain-lain sih enggak, karena bukan tujuan juga," bebernya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com