Buntut Diskriminasi Kelapa Sawit, Wapres JK Dukung Boikot Produk Uni Eropa
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung wacana melarang atau memboikot produk-produk asal Uni Eropa yang ada di Indonesia. Rencana ini merupakan imbas dari kampanye negatif terhadap kelapa sawit asal Indonesia oleh Uni Eropa.
"Kalau itu dipaksakan, tidak bisa sawit itu dikurangi, kita juga dapat ambil tindakan yang mengurangi juga kita dengan Eropa," kata JK usai membuka Talent Fest di Jiexpo, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).
Dia mendukung hal tersebut karena jika kelapa sawit diboikot maka berdampak kepada 15 juta pekerja dan petani sawit di Indonesia. Sehingga daya beli pun akan turun.
-
Siapa yang mendorong boikot produk asing? Langkah-langkah YKMI ini luar biasa. Konstitusi juga sudah melindunginya seperti dalam amanat Pembukaan UUD secara tegas,' ucap dia dalam dialog publik yang bertema 'Ramadan Tanpa Dukungan Produk Genosida' pada Jum’at (15/3) sore.
-
Kenapa Jokowi melarang Kaesang? 'Waduh', gitu, 'Jangan Pak Zul', katanya,' kata Zulhas di DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (3/6).
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Jokowi ingin hentikan penjualan bahan mentah? 'Karena pak Jokowi mengatakan kepada saya, 'mas Bowo mas Bowo Menhan tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri,' ujar dia.
"Karena kalau sawit diboikot maka akan merugikan setidak-tidaknya 15 juta para pekerja. Maka mereka daya belinya turun, ekonomi kita bisa rusak maka kita tidak beli barang eropa. Bisa terjadi itu," kata JK.
Pemerintah pun sudah melobi pihak Eropa bahwa sawit tidak akan merusak lingkungan. "Ini kan masalah hutan, ada juga tentu tapi kita sekarang sudah moratorium," ungkap JK.
Hal senada juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Padjaitan menyatakan, sawit dan produk turunannya merupakan komoditas andalan nasional. Selain menghasilkan devisa juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah penghasil.
Sebab itu, rancangan kebijakan diskriminatif terhadap produk turunannya industrial sawit akan berdampak pada rakyat kecil.
"Ini berdampak ke petani kecil yang jadi konsen Presiden. Kalau kami tidak membela rakyat kecil kami bela siapa?. Ini menurunkan kemiskinan," kata Luhut, di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3).
Luhut menuturkan, jika rancangan kebijakan diskriminasi terhadap produk sawit tidak bisa ditawar, pemerintah pun sudah menyiapkan langkah untuk memboikot produk Eropa yang ada di Indonesia. Baik produk konsumsi hingga produk besar seperti kendaraan dan pesawatnya udara.
"Kalau begini banyak juga produk Eropa di Indonesia, yang jadi masalah kami banyak pakai bus truck Scania, kami juga sedang rapat pakai kereta Polandia," tutur dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMendag meminta dukungan serta do'a masyarakat agar dilancarkan dan bisa menang dalam gugatan ini.
Baca Selengkapnya"Ini juga menyangkut UMKM, karena mereka juga minta tekstil, kelapa sawit dan macam-macam untuk diekspor ke mereka," kata Luhut.
Baca SelengkapnyaIndonesia mendorong Belanda dan Prancis dalam penyelesaian perjanjian IEU-CEPA
Baca SelengkapnyaPresiden Terpilih Prabowo Subianto berpidato di acara penutupan Kongres VI Partai Amanat Nasional (PAN) yang digelar, Sabtu (24/8/2024).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menghadiri KTT G20 di New Delhi, India.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta kalangan pengusaha membidik potensi dari hilirisasi produk perkebunan dan kelautan.
Baca SelengkapnyaPresiden memohon kepada Norwegia untuk memberi pemahaman dan persepsi yang tepat agar tidak terjadi diskriminasi terkait dengan sawit.
Baca SelengkapnyaIndonesia akan kehilangan pasar Uni Eropa, dan pada saat yang sama, Uni Eropa diperkirakan akan mengalihkan kebutuhan minyak sawit mereka ke Malaysia.
Baca SelengkapnyaIndonesia berkomitmen untuk mengembangkan industri hilirisasi nikel di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPetani sawit merupakan pilar penting dalam industri sawit di Indonesia karena kontribusinya sekitar 41 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah bersiap menghentikan ekspor bahan mentah tembaga dan timah. Ekspor baru dilakukan setelah dilakukan hilirisasi.
Baca Selengkapnya