Bupati Morotai Usul Permendag Terkait Tol Laut Direvisi
Merdeka.com - Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, Benny Laos mengusulkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53 Tahun 2020, terutama yang berkaitan dengan tol laut, direvisi. Menurutnya, regulasi yang mengatur jenis barang yang bisa diangkut oleh tol laut membuat pembangunan di daerahnya berjalan lambat dan memakan biaya yang lebih tinggi.
"Kami usul Permendag 53 tahun 2020 jangan atur barang yang dimuat tapi tolong atur barang yang dilarang saja sehingga kami di wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) leluasa kirim barang," ujar Benny dalam tayangan virtual, Senin (21/9).
Dia menjelaskan, masih ada aturan yang membatasi penggabungan barang yang bisa diangkut kapal tol laut, sehingga meskipun tonase barang sudah mencukupi, tapi ketika kontainer masih punya sisa ruang kosong yang bisa diisi barang kecil, hal itu tidak bisa dimanfaatkan. Hal ini berdampak pada efisiensi pengangkutan.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong solusi untuk masalah air di pulau-pulau terluar? Pemerintah Indonesia pun menginisiasi pembentukan Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Ketahanan Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim yang berfungsi merumuskan pengintegrasian aspek lingkungan dan sosial ekonomi dalam menghadapi perubahan iklim.
-
Apa yang diusahakan Kementerian ATR untuk orang di pesisir? “Orang-orang yang tinggal di pesisir memiliki hak yang sama untuk negara hadir memberikan kepastian hukum terhadap aset yang mereka miliki,“ tegas Raja Juli Antoni.
-
Mengapa pulau terapung harus dipindahkan? Hal ini karena pulau tersebut menghalangi jembatan utama antara sisi Timur dan Barat danau.
-
Bagaimana upaya pembangunan infrastruktur di Pulau Taliabu? Dan akan terus ditingkatkan mengingat hal tersebut merupakan faktor utama untuk kemajuan Pulau Taliabu.
-
Siapa yang mendorong pembangunan infrastruktur di Pulau Taliabu? “Tapi kami sangat berterima kasih di mekarkan Taliabu dengan sendirinya ada perkembangan di daerah sudah pasti. “
-
Mengapa Kementerian ATR meninjau PELATARAN? Ia ingin memastikan program tersebut benar-benar bermanfaat bagi warga yang tak bisa mengurus administrasi pertanahannya di hari kerja pada umumnya, yaitu Senin-Jumat.
"Sebagian barang boleh diangkut, sebagian lagi tidak bisa terkirim, sehingga terpaksa harus melalui jalur lain yang lebih jauh agar tetap sampai tujuan. Imbasnya, biaya logistik malah jadi lebih mahal," imbuhnya.
"Contoh, kalau kirim genset tidak bisa kirim kabel. Kalau kirim besi, tidak bisa kirim kawat. Ada barang yg murah tapi ada item yang mahal harus dibiayai sampai Rp 50 juta untuk satu kontainer karena (pengirimannya) melalui Ternate, menyebrang ke Tobelo dan balik lagi ke Ternate."
Kemudian, tol laut dinilai baru menguntungkan pengusaha besar sana. Dengan adanya batasan penggabungan barang di kapal, maka pengusaha kecil yang hanya mampu menjual sedikit barang tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal, apalagi mendapatkan subsidinya. Oleh karenanya, Benny juga mengusulkan agar pemberian subsidi tol laut dihitung berdasarkan kubikasi.
"Nantinya, masalah subsidi dan non-subsidi, tinggal diatur saja sehingga sistemnya tonase atau kubikasi, bukan kontainer, sehingga pemodal kecil yang cuma bisa beli 1-2 kubik bisa ikut tol laut juga," ujarnya.
Kabupaten Pulau Morotai sendiri menjadi salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan program tol laut. Selama 3 tahun dari 2017, angkutan tol laut ke dan dari Morotai berjalan dengan baik.
Muatan baliknya juga selalu terisi. Benny bilang, kehadiran tol laut benar-benar terasa sebagai jembatan penghubung antar pulau, mengingat Morotai minim lalu lalang kapal dan arus barang dari transportasi laut.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan menjadi komersial, maka trayek tol laut nantinya akan banyak meskipun berjarak pendek.
Baca SelengkapnyaBudi Karya berharap ke depan program tol laut dapat ditingkatkan karena jarak antara kapal masih terbilang tinggi.
Baca SelengkapnyaCegah Kepadatan di Pelabuhan, Kemenhub Tambah Jumlah Perjalanan ke Jawa
Baca SelengkapnyaSejumlah relaksasi pengaturan izin diberikan dan beberapa di antaranya kembali ke Permendag 25 Tahun 2022 untuk tujuan yang sama.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk diekspor.
Baca SelengkapnyaKendala dalam persyaratan izin impor salah satunya ada persetujuan teknis dari Kementerian Perindustrian.
Baca SelengkapnyaKendaraan sumbu tiga ke atas pengangkut bahan pokok atau kebutuhan sehari-hari diperbolehkan tetap melintas.
Baca SelengkapnyaRieke Diah Pitaloka ikut kritik kebijakan pemerintah soal ekspor pasir laut melalui Instagram.
Baca SelengkapnyaUntuk komoditas besi dan baja dan tekstil dan produk tekstil (TPT) sekarang menggunakan laporan surveyor (LS) dalam negeri untuk bisa keluar dari pelabuhan
Baca SelengkapnyaSelain Tol Japek, Basuki juga menyebut ada banyak pengajuan penyesuaian tarif tol lain.
Baca SelengkapnyaKemendag mengungkap alasan melakukan relaksasi izin impor dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPembatasan operasional angkutan barang selama mudik lebaran itu berdasarkan keputusan bersama antara kepolisian dengan sejumlah pemangku kebijakan.
Baca Selengkapnya