Buruh akan terus minta kenaikan upah dan hapus outsourcing
Merdeka.com - Tahun depan, buruh masih akan mempermasalahkan soal Upah Minimum Provinsi (UMP), penghapusan sistem kerja outsourcing dan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Buruh semakin percaya diri setelah gugatan ke Gubernur DKI Jakarta terkait kenaikan UMP sebelumnya selalu dimenangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
"Isu upah menempatkan buruh sekarang percaya dri hanya dengan melakukan tekanan ke pemerintah dan usaha maka upah murah bisa ditinggalkan," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal dalam refleksi akhir tahun 2013 di Wisma Antara, Jakarta, Senin (30/12).
Isu tenaga kerja alih daya atau outsourcing juga masih menjadi topik utama karena belum ada implementasi penghapusan sistem ini. Termasuk dari Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
-
Siapa yang terlibat dalam Pemilu? Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakilnya.
-
Siapa yang berperan dalam Pemilu? Penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara mandiri oleh lembaga penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
-
Siapa yang terlibat dalam proses Pemilu? Proses Pemilu mencakup berbagai tahapan, termasuk pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemilihan umum, dan penghitungan suara.
-
Siapa yang memiliki peran penting dalam Pemilu? Keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin melalui Pemilu juga merupakan ekspresi dari hikmat kebijaksanaan dalam pembentukan pemerintahan, yang menjadi salah satu nilai utama dari Sila Ke-4 Pancasila.
-
Siapa yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu? Dengan adanya Pemilu, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam mengambil keputusan politik yang akan memengaruhi masa depan mereka.
-
Siapa saja yang berhak ikut dalam pemilu? Umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih, tanpa diskriminasi.
Sedangkan untuk JKN, Said mengakui isu ini sebenarnya belum terlalu mencuat dan menyita banyak perhatian beberapa waktu lalu. Namun jelang diberlakukannya BPJS 1 Januari 2014, makin banyak yang menanyakan kejelasan implementasinya.
"Oleh karena itu, tahun 2014 akan tetap diisi isu ini bahkan mungkin semakin menguat, karena ada kepentingan buruh menjelang pemilu legislatif dan pilpres. Karena dua momen penting ini sangat tepat mengangkat isu itu yang akan diprioritaskan para calon," jelasnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyak persoalan buruh mesti dituntaskan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPartai Buruh akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, pada periode mendatang.
Baca SelengkapnyaSaid akan menyampaikan langsung harapan itu di hadapan Prabowo dalam acara Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora Senayan, Jakarta.
Baca SelengkapnyaSikap ini diambil sebagaimana tujuan utama didirikannya partai berlambang padi tersebut pada tahun 2020 lalu.
Baca SelengkapnyaPengusaha yang diwakili Apindo DKI menginginkan kenaikan upah minimum berkisar 3-4 persen.
Baca SelengkapnyaPermintaan ini disampaikan saat aksi peringatan May Day di Patung Kuda Arjuna Wiwaha.
Baca SelengkapnyaDalam aturan tersebut, formulasi penghitungan upah minimum mengacu pada tiga komponen.
Baca SelengkapnyaSaid juga menegaskan akan mendukung capres yang tidak pro dengan Omnimbus Law.
Baca SelengkapnyaGanjar berdikusi dengan serikat buruh yang ada di Kabupaten Tangerang.
Baca SelengkapnyaRibuan buruh dari sejumlah aliansi itu mengepung Patung Kuda di berbagai sisi saat berunjuk rasa memperingati May Day atau Hari Buruh, pada 1 Mei.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal akan memberikan surat rekomendasi gubernur Jakarta secara langsung kepada Anies dan mempersilakan mantan capres itu terus komunikasi dengan PDIP.
Baca Selengkapnya