Buruh Soal Potensi PHK di 2023: Jangan Ngomong Sembarangan

Merdeka.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mempertanyakan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tekstil. Dia menampik klaim Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahwa potensi PHK masih akan terus berlanjut hingga 2023.

"Jangan ngomong sembarangan, PHK enggak ada sudah," ucap Said dalam konferensi pers virtual, Kamis (29/12).

Dia menampik klaim data Apindo bahwa terdapat 919 pekerja yang di-PHK. Said mengatakan, data yang digunakan Apindo berasal pencarian JHT dari BPJS Ketenagakerjaan. Rujukan Apindo ini menurutnya tidak tepat.

Said mengatakan, bisa saja pekerja yang mencarikan dana JHT sudah menjadi korban PHK 3 tahun atau 2 tahun atau bahkan 1 tahun sebelumnya.

"Enggak usah main-main politik tricky, Apindo itu ambil data, datanya BPJS Ketenagakerjaan yang ambil JHT, bisa saja dia di PHK 3 tahun yang lalu, jangan diakumulasi yang katanya jumlahnya 919 orang," ucapnya.

Perihal data jumlah pekerja terdampak PHK juga sempat menjadi sorotan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Na Endi Jaweng. Dia mempertanyakan data pekerja yang terdampak PHK yang muncul dari pihak pengusaha, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemerintah, tidak sama.

Robert mengatakan, validitas data sangat penting, untuk memastikan pekerja terdampak PHK tetap mendapatkan hak normatif seperti jaminan sosial hingga kesehatan. Setidaknya 6 bulan usai pemutusan hubungan kerja, perusahaan masih menanggung hak normatif pekerja.

"Kalau tidak lengkap data bagaimana pemerintah memastikan jaminan kepesertaan BPJS-nya," ujar Robert saat bincang media di Jakarta Pusat, Senin (19/12).

Dia pun mendorong pemerintah segera melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang hendak atau sudah melakukan PHK. Dia memahami, kondisi ekonomi yang tak pasti khususnya di sektor manufaktur, memaksa perusahaan mengambil langkah untuk PHK karyawan. Namun ia menekankan bahwa PHK merupakan langkah terakhir.

"Apakah perusahaan melaporkan (audit) ke pengawas ketenagakerjaan? Kemudian pengawas ketenagakerjaan lihat kembali, kalau pilihan dari audit tidak mampu menggaji karyawan alternatif terakhir adalah PHK," ungkapnya.