Butuh Dana USD 3,7 Triliun untuk Bantu Negara Berkembang Kesulitan Ekonomi

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa dunia membutuhkan dana USD 3,7 triliun untuk membantu negara berkembang tengah mengalami kesulitan ekonomi. Dana tersebut diperlukan untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan 2030.

Suharso pun mengajak negara-negara yang tergabung dalam G20 saling bekerjasama demi mencapai agenda yang telah disepakati.

"Hanya dengan mengalihkan 3,7 persen dari USD 100 triliun total aset investor institusional yang tersedia di tingkat global, kita dapat menutup kebutuhan pembiayaan kita," ujar Suharso dalam membuka sidang Development Ministerial Meeting (DMM) G20 di Belitung, Kamis (8/9).

Di hadapan para delegasi, Suharso menuturkan, negara G20 harus menyadari bahwa banyak negara berkembang yang tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk meningkatkan upaya mencapai agenda 2030. Agenda 2030 yaitu pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang disepakati oleh negara-negara G20.

Menurutnya, perlambatan ekonom serta dampak jangka panjang Covid-19 mengharuskan negara-negara untuk memobilisasi pembiayaan tambahan dari sumber-sumber inovatif.

Usung Isu Blended Finance

Dia mengingatkan kembali, kerangka pembiayaan pembangunan berkelanjutan G20 yang telah disepakati saat Presidensi Saudi Arabia 2020, tidak lain untuk meningkatkan komitmen politik mengenai isu pembiayaan pembangunan.

"Dari sinilah, Presidensi G20 Indonesia mengusung isu blended finance (dana campuran) sebagai mekanisme pembiayaan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan SDGs," ungkapnya.

Suharso juga menyampaikan, pengusungan blended finance dilakukan dengan merumuskan prinsip-prinsip yang merefleksikan perspektif dan konteks penerima, yaitu negara berkembang, LDCs (least development countries) dan SIDS (small island developing state).