Butuh Rp 60 triliun 'sulap' Bandara Soekarno Hatta jadi lebih mewah

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - PT Angkasa Pura (AP) II masuk daftar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam RAPBN-P 2015. Jika disetujui DPR, dana yang mengalir ke AP II rencananya bakal digunakan untuk pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Direktur Utama AP II Budi Karya menuturkan, dalam rencana investasi grand desain awal, dibutuhkan Rp 60,1 triliun untuk menjadikan Bandara Soekarno Hatta menjadi lebih berkelas. Itupun tidak bisa sekaligus, dicicil Rp 13 triliun per tahun hingga 2021.

Namun, untuk tahun ini AP II hanya akan mendapatkan suntikan Rp 3 triliun. Meski begitu pihaknya tetap akan menggunakan dana itu secara maksimal untuk pembangunan terminal III dan IV Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, juga dipakai untuk pembebasan lahan guna membangun landasan pacu (run way) III dam IV.

Orang lain juga bertanya?

"Soekarno-Hatta ini kita investasi tidak kecil. Kita investasi Rp 60 triliun, kita gunakan untuk beli tanah dan pengembangan," kata Budi di Jakarta, Jumat (30/1).

Dia meyakini rampungnya pembangunan terminal III dan IV bakal diikuti membludaknya jumlah penumpang transportasi udara. Budi memperkirakan bisa mencapai 80 juta penumpang. "80 juta penumpang pertumbuhan waktu 5 sampai 10 tahun ini bisa tercover," ungkapnya.

Dalam grand desain Bandara Soekarno-Hatta, direncanakan pembangunan terminal III ultimate, pembangunan fasilitas penunjang terminal III, aksesibilitas bandara Soekarno-Hatta.

Selanjutnya, revitalisasi terminal I dan II, pembangunan integrated building. Lalu akan dilakukan pembangunan cargo village dan pembangunan terminal IV.

Sedangkan sisi udara, d antaranya akan dilakukan perluasan apron terminal III ultimate, pembangunan rapid exit taxi way dan extended taxi, pembebasan lahan run way III dan IV, pembangunan run way III dan IV. Terakhir, dilakukan perbaikan run way I dan II.

Dalam rapat tertutup dengan Komisi VI DPR, bos AP II mengklaim diberi lampu hijau dan tanpa catatan apapun. "DPR cuma minta kita pertanggungjawaban dana yang kita pakai untuk yang baik," jelasnya. (mdk/noe)