Capres didorong paham isu kependudukan

Merdeka.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong calon presiden agar memahami segala isu terkait kependudukan. Mengingat, kependudukan berperan penting dalam pencapaian target di segala aspek kehidupan.

"Bagaimana isu kependudukan dengan segala eksternalitasnya bisa ditangkap untuk kemudian diterapkan. Alhamdulillah, dalam debat capres kemarin sempat terbahas," kata Kepala BKKBN  Fasli Jalal saat Seminar Nasional Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Pembangunan 2014 di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (18/6).

Fasli mengakui selama ini sulit menjadikan program kependudukan sebagai arus utama kebijakan pemimpin pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Ini lantaran pada masa pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah para calon kepala pemerintahan luput membawa isu kependudukan sebagai janji saat berkampanye.

"Kalau tidak paham isu ini, maka ketika terpilih nanti, rencana pembangunan jangka menengah daerah nanti akan kosong dari program kependudukan."

Atas dasar itu, lanjut Fasli, pihaknya kini aktif menyosialisasikan isu kependudukan kepada kepala daerah. Dengan begitu, diharapkan kelembagaan, sumber daya manusia, dan anggaran untuk mengatasi masalah kependudukan semakin jelas.

"Dulu, kelembagaan Keluarga Berencana (KB) kokoh. Sekarang terdegradasi, bahkan ada daerah yang menghilangkannya."

Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas Nina Sarjunani mengungkapkan bahwa, berdasarkan sensus penduduk 2010, terjadi pertambahan jumlah penduduk 32,5 juta jiwa dalam sepuluh tahun terakhir. Laju pertumbuhan penduduk meningkat dari 1,45 persen menjadi 1,49 persen per tahun.

Dengan laju sebesar itu, pada 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 271,1 juta jiwa. Kemudian bertambah menjadi 305,6 juta jiwa pada 2035. "Itu dengan asumsi tingkat fertilitas turun menjadi 2,1 anak per wanita." (mdk/bim)