Cara mudah memahami utang Indonesia biar tak termakan hoax
Merdeka.com - Kalau lihat media sosial akhir-akhir ini isu utang Indonesia yang menggunung banyak dibicarakan. Apakah benar utang Indonesia itu besar dan bisa bikin bangkrut negara? Atau ada motif politik di balik isu utang?
Mari lihat data. Dalam catatan Bank Indonesia (BI) pada akhir Januari 2018, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sekitar USD 357,5 miliar atau setara Rp 4.915 triliun. Rinciannya, dari angka tersebut terdapat utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 183,4 miliar atau setara Rp 2.394 triliun, serta utang swasta sebesar USD 174,2 miliar setara Rp 2.394 triliun.
Meski jumlah utang yang mencapai lebih dari Rp 4 ribu triliun, namun pemerintah masih memiliki kemampuan untuk membayar utang bila membandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) yang masih di bawah 30 persen.
-
Dimana negara dengan utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Bagaimana utang negara dihitung? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang memiliki utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Bagaimana cara Prabowo-Gibran atasi utang? Sehingga, untuk bisa melunasi utang-utang tersebut, hal pertama yang harus dilakukan Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengevaluasi pengolahan kebijakan fiskal.
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Bagaimana cadangan devisa Indonesia mendukung perekonomian? 'Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,' ucap Erwin.
Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan Kementerian Keuangan, Scheneider juga menjelaskan, utang pemerintah sekitar USD 183,4 miliar terdiri dari pinjaman kreditur asing sebesar USD 55,7 miliar dan Surat Berharga Negara (SBN), SUN dan Sukuk Negara, rupiah dan valas yang dipegang non residence USD 124,5 miliar.
Sekitar 62 persen pinjam dari masyarakat Indonesia
Pertengahan tahun lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menjelaskan, sebanyak 62 persen utang pemerintah dipinjam dari masyarakat Indonesia sendiri. Saat itu total utang negara masih Rp 3.780 triliun per Juli 2017. Uang masyarakat yang dipinjam tersebut dikelola oleh bank, reksadana, asuransi dana pensiun bahkan dari secara individu.
"62 Persen mereka memegang surat utang artinya mereka punya tabungan dan dia ingin investasi dalam bentuk surat utang negara," katanya dalam rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta.
Dia menegaskan, hal tersebut merupakan bagian untuk memperdalam sektor keuangan Indonesia. Jadi dalam hal ini disebut transaksi merugikan, namun sama-sama menguntungkan.
"Republik Indonesia membutuhkan untuk pembiayaan pembangunan, masyarakat punya daya beli, daya investasi untuk membeli surat utang negara. Oleh karena itu kita lihat 62 persen adalah kita berutang kepada masyarakat Indonesia melalui institusi maupun secra individual," jelasnya.
Utang untuk kepentingan rakyat
Saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah pengantar ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (5/2) lalu. Ani sapaan akrab Sri Mulyani memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang hadir untuk bertanya.Seorang mahasiswi lantas bertanya mengenai besarnya utang negara. "Bagaimana ibu menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi panik dengan meningkatnya utang negara untuk biaya infrastruktur?" tanyanya.Ani menjawab bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya. Sehingga dia pun tidak cemas jika banyak utang tapi untuk kepentingan rakyat."Kalau banyak utang untuk membangun masyarakat menjadi pintar seperti kalian ini, saya nggak khawatir. Karena saya tahu nanti kalian yang bawa solusi," katanya."Jadi kalau kalian nanti di media sosial ngomongin soal utang, saya jamin kalau dia mau melintir menjadi seolah-olah kita krisis utang itu karena dia punya motif politik, saya jamin itu," imbuhnya.Menurutnya, kabar soal utang selalu menjadi perhatian banyak pihak. Padahal semua telah diaudit oleh lembaga-lembaga yang berkompeten. "Kalau menkeu mengisu utang itu yang ngelihatin banyak sekali. Yang jelas BPK mengaudit, BPKP mengaudit internal, para investor di luar yang megang surat utang kita dia mengaudit kita, ratting agency mengaudit kita," katanya.
Ada pihak yang memprovokasi
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa ada pihak tertentu yang mencoba melakukan provokasi terhadap isu jumlah utang Indonesia. Pihak tersebut adalah orang yang sangat paham dengan keuangan negara, tetapi hanya melihat sebagian saja salah satunya tentang utang luar negeri Indonesia."Dia (penyebar isu utang luar negeri Indonesia) tahu betul, rakyat ga tahu tentang itu. Dia sengaja. Dia tahu betul tentang APBN. Tapi dia hanya melihat utangnya saja. Tujuannya supaya Presiden Jokowi hanya dilihat jeleknya saja," ujar Sri Mulyani.Sri Mulyani menyampaikan ada pihak yang menulis bahwa utang Indonesia mencapai Rp 4.000 triliun. Utang di masa ini, kata Sri Mulyani dibilang yang paling besar selama ini. "Mengelola keuangan negara itu harus hati-hati. Prinsipnya dianggap baik dah hati-hati. Tidak ugal-ugalan atau ngawur. Kesehatan keuangan negara harus dengan prinsip sesuai undang-undang, untuk menyejahterakan rakyat. APBN itu instrumen. Utang itu instrumen bukan tujuan. Dibilang utang meningkat mendekati Rp 4.000 triliun, Indonesia akan runtuh. Padahal kalau membandingkan nominal (utang) belum ada apa-apanya dibanding Jepang dan Amerika. Itu negara yang punya utang besar," jelas Sri Mulyani.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca SelengkapnyaUtang Indonesia saat ini justru mengalami perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Baca SelengkapnyaJika dibandingkan dengan posisi akhir bulan Mei 2023, mengalami kenaikan Rp17,68 triliun.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaPosisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun
Baca SelengkapnyaMayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca SelengkapnyaIni penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaMenghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaLuhut menyayangkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa pemerintah sudah melakukan hal yang baik.
Baca Selengkapnya