Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cara pemerintah genjot kesejahteraan rakyat lewat inklusi keuangan

Cara pemerintah genjot kesejahteraan rakyat lewat inklusi keuangan Darmin Nasution. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pemerintah tengah menggenjot inklusi keuangan Indonesia agar masyarakat kecil bisa terangkat kesejahteraannya. Salah satu strateginya ialah dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Pemerintah menyiapkan dua regulasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan SNKI. Pertama, adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) tentang Mekanisme dan Tata Kerja. Kedua, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat.

"Kita akan terus mengoptimalkan implementasi dari SNKI ini. Kita susun mekanisme dan tata kerja yang baik. Sekaligus membentuk tim yang fokus bertanggung jawab pada pelaksanaan SNKI ini," ujar Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Implementasi SNKI di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/4).

Orang lain juga bertanya?

Pemerintah menyiapkan 7 (tujuh) Pokja yang akan bertanggung jawab pada SNKI ini, antara lain: Pokja Edukasi Keuangan, Pokja Hak Properti masyarakat, Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, Pokja Perlindungan Konsumen, Pokja Kebijakan dan Regulasi, serta Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan.

Menko Darmin mengimbau, tim Pokja yang dibentuk ini dapat menyiapkan strategi kebijakan yang efektif, serta mencegah adanya regulasi yang justru menghambat tercapainya target SNKI.

Rapat juga membahas tentang target indikator SNKI. Baik tentang sasaran dan indikator keuangan inklusif sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 82 Tahun 2016, maupun tentang proyeksi Index Keuangan Inklusif Global Findex (World Bank).

Selain itu, ada pula pembahasan mengenai beberapa kegiatan keuangan inklusif. Menurut Menko Darmin, salah satu bagian dari program SNKI yang menjadi prioritas pemerintah adalah Sertifikasi Aset Rakyat.

"Alasan menggunakan terminologi Sertifikasi Aset Rakyat adalah karena ini bukan hanya soal tanah, tetapi kita juga akan menjangkau peternak, nelayan, dan lain-lain," jelasnya.

Hadir dalam rapat antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan pejabat Kementerian/Lembaga terkait termasuk dari BI dan OJK.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
OJK dan Kemendagri Sepakat untuk Perkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
OJK dan Kemendagri Sepakat untuk Perkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

Diharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Digitalisasi Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju, Begini Caranya
Digitalisasi Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju, Begini Caranya

Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.

Baca Selengkapnya
Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Canangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan
Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Canangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan

Program Gencarkan mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kabar Gembira, Tunjangan Kinerja PNS Kemenhub dan Kemenko Ekonomi Bakal Naik Tahun Depan
Kabar Gembira, Tunjangan Kinerja PNS Kemenhub dan Kemenko Ekonomi Bakal Naik Tahun Depan

Anas menjelaskan terdapat beberapa indikator ketentuan reformasi birokrasi yang perlu dipenuhi agar kenaikan tukin disetujui.

Baca Selengkapnya
Cara Satgas Menampung Pro Kontra UU Cipta Kerja
Cara Satgas Menampung Pro Kontra UU Cipta Kerja

Salah satunya dengan keliling menyerap aspirasi dari berbagai pihak

Baca Selengkapnya
PNM Dukung Penuh Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Besutan OJK
PNM Dukung Penuh Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Besutan OJK

Sebagai lembaga keuangan non-bank yang fokus memberdayakan pelaku usaha ultra mikro, PNM turut mendukung inisiatif OJK tersebut.

Baca Selengkapnya
Upaya Kemendagri Wujudkan Nawacita Presiden Jokowi
Upaya Kemendagri Wujudkan Nawacita Presiden Jokowi

Nawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Ajak 3 Lembaga Internasional Kembangkan SDM Ketenagakerjaan
Kemnaker Ajak 3 Lembaga Internasional Kembangkan SDM Ketenagakerjaan

Ketiga lembaga internasional tersebut adalah JICA, KOICA, ILO.

Baca Selengkapnya
Jadi Menteri, Cak imin Mengaku Tugas dari Prabowo Penting dan Serius
Jadi Menteri, Cak imin Mengaku Tugas dari Prabowo Penting dan Serius

Tugas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ini melingkupi sejumlah kementerian teknis.

Baca Selengkapnya
Aset Lembaga Keuangan Mikro Tembus Rp1,64 Triliun
Aset Lembaga Keuangan Mikro Tembus Rp1,64 Triliun

LKM memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kestabilan ekonomi di pedesaan.

Baca Selengkapnya
Sekjen Kemnaker Sampaikan Regulasi dalam Membangun Sistem Informasi Pasar Kerja
Sekjen Kemnaker Sampaikan Regulasi dalam Membangun Sistem Informasi Pasar Kerja

Regulasi tersebut membentuk ekosistem yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya
Menekraf dan Mendagri Sepakat Majukan Ekonomi Kreatif di Daerah
Menekraf dan Mendagri Sepakat Majukan Ekonomi Kreatif di Daerah

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menemui Mendagri Tito Karnavian membahas ekonomi kreatif di daerah.

Baca Selengkapnya