Cara pemerintah genjot pembangunan infrastruktur

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK terus mengejar pembangunan infrastruktur Tanah Air demi mencapai pertumbuhan ekonomi berkesinambungan. Pemerintah menargetkan belanja untuk pembangunan infrastruktur sampai 2019 mencapai Rp 4.796 triliun sedangkan APBN dan APBD menyumbang Rp. 2.817 triliun. Selebihnya perlu ditutupi oleh swasta melalui skema Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).

Berdasarkan Perpres 38/2015, terdapat 19 (Sembilan belas) sektor infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan dan dapat diberikan penjaminan.

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII, Shintya Roesly mengatakan, pihaknya mendorong dan siap memberi jaminan pada pembangunan infrastruktur. Sejak berdiri tahun 2009, PT PII telah berproses memberikan persetujuan untuk penjaminan untuk Proyek Central Java Power Plant, SPAM Bandar Lampung, SPAM Umbulan, PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 & Sumsel 10, Proyek Jalan Tol serta Jaringan Pita Lebar Palapa Ring.

"Kita memberikan kenyamanan para investor untuk berinvestasi di Indonesia" ujar Sinthya di Jakarta, Jumat (4/12).

Cara lain pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur adalah pembiayaan proyek infrastruktur melalui Skema Availability Payment. Dalam skema ini, Badan Usaha akan menanggung biaya pendanaan proyek infrastruktur, kemudian investasi tersebut kemudian akan dikembalikan secara berkala oleh Kementerian, Lembaga Negara atau Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Sinthya menambahkan bahwa Kementerian Keuangan saat ini sedang merampungkan perluasan mandat PT PII. Antara lain meliputi, penjaminan dengan skema Direct Lending dan penjaminan atas penugasan Hutama Karya.

"Pada tahun ini pula, PT PII melalui IIGF Institute mendorong pembentukan University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) sebagai wadah universitas/instansi di Indonesia untuk menggalang komunikasi antar pengajar dan peneliti yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan penelitian di bidang infrastruktur," jelas Sinthya.

Untuk menutup rangkaian tahun 2015, PT PII akan mengadakan rangkaian Seminar Nasional yang akan memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan mengenai kunci sukses penyiapan proyek, pengembangan infrastruktur perkotaan, tata laksana pengelolaan dan pemanfaatan dana-dana yang tersedia. Seminar nasional 'Infrastruktur untuk Rakyat' ini akan diadakan pada 16-17 Desember 2015 mendatang. (mdk/idr)