Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cari Dana Penanganan Covid-19, Pemerintah Disarankan Jual SUN Ketimbang Utang ke IMF

Cari Dana Penanganan Covid-19, Pemerintah Disarankan Jual SUN Ketimbang Utang ke IMF Utang. ©Shutterstock

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mendorong pemerintah memaksimalkan lelang surat utang negara (SUN) untuk mendanai penanganan wabah virus corona. Cara ini dianggap lebih efektif dan fleksibel ketimbang mendapatkan dana segar dari pinjaman luar negeri alias utang.

Dalam pandangan Misbakhun, di kondisi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini, lembaga keuangan global memiliki keterbatasan dana. Misbhakun menyebut Bank Dunia dan IMF hanya memiliki dana USD 150.000 triliun. Namun dana tersebut harus dibagikan juga kepada berbagai negara yang juga mengalami krisis.

"Semua negara di dunia juga antre untuk mendapatkan dana itu, ada berbagai persyaratan juga yang harus dipenuhi. Sementara kita membutuhkan dana yang sifatnya fleksibel," kata Misbakhun dalam diskusi virtual bersama IKANAS MUD4, Jakarta, Jumat (10/4).

Orang lain juga bertanya?

Saat ini, pemerintah telah mendapatkan pinjaman luar negeri sebanyak USD 4,3 miliar. Global Bond ini bertenor 50 tahun. Namun jumlah tersebut dianggap masih kurang untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Dia menyarankan berbagai tawaran pinjaman luar negeri sebaiknya tidak langsung diambil. "Kalau bisa jangan langsung diambil," ujar dia.

Jual SUN ke Bank Indonesia

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah menerbitkan SUN yang dijual kepada investor asing dan domestik. Namun jika pasar tidak mampu menyerap SUN yang diterbitkan dia meminta Bank Indonesia membelinya.

Apalagi dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020 terkait penanganan wabah Covid-19, bank sentral diperbolehkan membeli SUN dari pasar primer. Pembelian SUN tersebut mendorong Bank Indonesia mencetak uang baru.

"SUN dibeli bank sentral dengan cara mencetak uang yang digunakan untuk pemerintah," kata politikus Partai Golkar ini.

Dia menyadari, pencetak uang dari Bank Indonesia bisa menimbulkan inflasi yang tinggi. Untuk mengatasi ini dia mengusulkan pencetakan uang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah.

"Saya bisa memahami menjual ke pasar keuangan membuat pemerintah berutang ke swasta tapi itu lebih baik karena tidak memikirkan berbagai persyaratan. Pemerintah hanya membayar pokok dan bunga yang mereka (investor) inginkan," kata Misbakhun.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Erick Thohir Minta Pembelian Dollar oleh BUMN Dilakukan Optimal
Erick Thohir Minta Pembelian Dollar oleh BUMN Dilakukan Optimal

Tingkat inflasi di US yang sulit turun salah satunya dipicu oleh kenaikan harga energi.

Baca Selengkapnya
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi

Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp345 Triliun Hingga 12 Desember 2023
Pemerintah Tarik Utang Rp345 Triliun Hingga 12 Desember 2023

"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya
Inflasi Masih Tinggi, Sri Mulyani: Kondisi Ekonomi Dunia Sedang Tidak Baik
Inflasi Masih Tinggi, Sri Mulyani: Kondisi Ekonomi Dunia Sedang Tidak Baik

Lonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Utang Jatuh Tempo RI Capai Rp800 Triliun pada 2025
Utang Jatuh Tempo RI Capai Rp800 Triliun pada 2025

Kepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.

Baca Selengkapnya
Pembiayaan Utang Lewat SBN Turun, Hanya Capai Rp157,9 Triliun
Pembiayaan Utang Lewat SBN Turun, Hanya Capai Rp157,9 Triliun

Pembiayaan utang pada semester I-2023 mencapai Rp166,5 triliun, menurun 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp198 Triliun Hingga September 2023
Pemerintah Tarik Utang Rp198 Triliun Hingga September 2023

Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.

Baca Selengkapnya
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau

Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Negara Berkembang Butuh Rp15.152 Triliun untuk Transisi Energi Bersih, Uangnya dari Mana?
Negara Berkembang Butuh Rp15.152 Triliun untuk Transisi Energi Bersih, Uangnya dari Mana?

Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya
Sektor Keuangan Tunjukkan Tren Penurunan, Ketua Banggar Minta Pemerintah Adaptif
Sektor Keuangan Tunjukkan Tren Penurunan, Ketua Banggar Minta Pemerintah Adaptif

Said mencontohkan saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terus melemah.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Sebut Energi Terbarukan Dapat Pengaruhi Kebijakan Fiskal
Said Abdullah Sebut Energi Terbarukan Dapat Pengaruhi Kebijakan Fiskal

Said Abdullah, mengatakan setiap tahun Indonesia menghadapi masalah karena menurunnya lifting minyak dan gas bumi.

Baca Selengkapnya