Cari Investasi ke Luar Negeri untuk Bangun Ibu Kota Baru

Merdeka.com - Pemerintah menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah final dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Pemindahan IKN sudah menjadi keputusan bersama antara pemerintah dan DPR, yang diwujudkan dalam Undang-Undang No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Kini, pekerjaan rumah (PR) pemerintah adalah mencari investor yang mau investasi di ibu kota baru. Sebab, pembangunan ibu kota memakan dana yang tidak sedikit. Tak mungkin semua pembangunan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur membutuhkan biaya lebih dari Rp460 triliun. Menurutnya, salah satu dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Hitungan sementara Rp466 triliun itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN," kata Jokowi dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3).

Kementerian Investasi menyebut banyak perusahaan yang tertarik dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Baik yang hendak berinvestasi, maupun menawarkan jasa pembangunan kota baru di Kalimantan Timur tersebut.

"Yang tertarik sudah ada dari berbagai negara, karena kita masih ada acara Expo di Dubai. Bappenas buka stand di sana, sudah ada yang datang dan menyatakan ketertarikannya," kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Nurul Ichwan, di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (17/3).

Dalam pameran tersebut banyak proyek pembangunan yang ditawarkan. Tak terkecuali pembangunan IKN Nusantara. Khusus proyek di IKN Nusantara, pemerintah menawarkan banyak proyek seperti kawasan industri hijau dan kawasan ekonomi khusus.

Lalu, bagaimana tanggapan Investor?

Antusias Investor

Antusias investor pun beragam. Salah satunya yang menawarkan jasa pembangunan, hingga membangun kawasan pemukiman masyarakat.

"Mereka ada yang tertarik bangun properti, kan ada yang digunakan untuk pemerintah, termasuk tempat tinggal ASN, ada juga yang menawarkan proyek properti non ASN," katanya.

Nurul hanya menyebut, beberapa investor juga telah mendatangi beberapa kementerian yang terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara. Misalnya seperti Bappenas dan Kementerian PUPR.

Namun, sejauh ini ketertarikan tersebut masih dalam tahap penggalian informasi terkait proyek yang akan dibangun pemerintah. "Mereka masih mencari informasi kegiatan di sana. Di sana kan ada bangunan dasar yang dibuat pemerintah tapi bentuk pembangunannya secara fisik belum," kata dia.

Kirim Tim ke Saudi dan Abu Dhabi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengirim tim ke Arab Saudi untuk menindaklanjuti penjajakan investasi di proyek ibu kota negara (IKN) Nusantara. Dia berharap ada kemajuan pembicaraan mengenai komitmen investasi sebelum bulan suci Ramadan.

"Bicara terus ini, intensif sekali. Crown prince-nya (Putera Mahkota) juga sangat progresif. Dia sampai text (kirim pesan ke) saya, WA saya sampai mana progresnya itu," kata Luhut di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (17/3).

Tim khusus yang dikirim Luhut akan memetakan peta peluang kerja sama investasi Arab Saudi dan Indonesia di IKN, termasuk terkait nilai investasinya. Luhut sebelumnya mengaku mendapatkan komitmen dari Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman untuk ikut berkontribusi pada pembangunan IKN Nusantara, dalam kunjungannya ke Riyadh, awal Maret lalu.

Selain itu, dia menjelaskan perihal mundurnya Softbank dari proyek IKN. Luhut menyebut Vision Fund milik Softbank kolaps, padahal dananya berasal dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Oleh karena itu, kini Indonesia berharap aliran modal dari UEA dan Arab Saudi bisa masuk ke Indonesia tanpa melalui Softbank.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah mendapatkan komitmen sebesar USD20 miliar dari UEA melalui Indonesia Investment Authority (INA).

"Jadi Softbank bikin Vision Fund, USD100 miliar. Seharusnya kan itu masuk dari Abu Dhabi dan Arab Saudi. Karena dia punya masalah, Vision Fund-nya kolaps, tidak jadi, tidak masuk kita. Sekarang kita harapkan Vision Fund dari Abu Dhabi dan Saudi itu bisa masuk, tidak usah lewat Softbank lagi," kata Luhut.