Cari solusi harga BBM merata, Jonan salah sebut ESDM jadi Kemenhub
Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan berencana membuat kebijakan subsidi silang untuk semua penjual BBM di Tanah Air, termasuk swasta. Kebijakan ini dinilai perlu untuk mendukung keinginan Presiden Joko Widodo dalam menerapkan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh wilayah Indonesia.
Subsidi silang merupakan kebijakan dalam perusahaan yang menawarkan subsidi internal untuk produk atau departemen tertentu yang ada dalam perusahaan yang dibiayai dengan keuntungan yang diperoleh dari produk atau departemen lain. Beleid ini sendiri rencananya akan diterapkan kepada PT Pertamina (Persero).
Jonan mengatakan, pihaknya tidak ingin subsidi silang hanya berlaku kepada perusahaan plat merah. Nantinya, perusahaan swasta juga diwajibkan menerima kebijakan tersebut. Satu hal unik terjadi saat Jonan melontarkan rencana kebijakan ini, Jonan salah sebut Kementerian ESDM jadi Kementerian Perhubungan.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Kenapa subsidi energi penting? 'Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,' tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.
-
Siapa yang menawarkan subsidi? Pada iBusiness Forum 2024 di Bangkok, Thavisin mengklaim promotor konser Taylor Swift, AEG, telah ditawari subsidi sebesar USD 2-3 juta per pertunjukan oleh pemerintah Singapura sebagai bagian dari perjanjian eksklusivitas.
-
Bagaimana BPH Migas mendorong kolaborasi dengan SKK Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Apa tugas Pertamina terkait subsidi energi? Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah menyalurkan subsidi energi 2024 tepat sasaran.
"Kebijakannya harus semua badan usaha penyalur ritel harus mau terima ini subsidi silang dan sebagainya, jadi prinsip Kementerian Perhubungan eh maaf kementerian ESDM sangat mendukung," ujarnya di komplek DPR, Jakarta, Kamis (20/10).
Mantan Direktur Utama PT KAI ini mengaku bersyukur jika presiden mau menerapkan kebijakan BBM satu harga. Sebab, dengan begitu semua masyarakat di Indonesia dapat menikmati keadilan tanpa adanya kecemburuan lagi. "Ini kita harus bersyukur bahwa presiden menetapkan harga BBM yang sama," ucapnya.
Dikatakan Jonan, rencana ini diharapkan akan segera terealisasi tahun depan. Pihaknya saat ini masih akan melakukan kajian kembali. "Tahun depan (diterapkan," tutupnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina, Dwi sutjipto menyebut jika kebijakan BBM satu harga akan membuat perseroan menderita kerugian sebesar Rp 800 miliar. Solusinya, adalah dengan melakukan subsidi silang, di mana keuntungan Pertamina di wilayah barat akan di alokasikan sebagian ke wilayah Indonesia Timur.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perjalanan Bahlil Lahadalia, dari seorang penjual kue hingga menjabat sebagai menteri, mencerminkan kerja keras dan dedikasinya.
Baca SelengkapnyaErick tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).
Baca SelengkapnyaEddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca SelengkapnyaBPH Migas berkomitmen mempercepat penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat mengenai pendistribusian BBM subsidi, seperti di regional Sumatera Bagian Selatan.
Baca SelengkapnyaOjek online akan dilarang untuk membeli BBM subsidi jenis pertalite maupun solar.
Baca SelengkapnyaSecara umum, finalisasi naskah PKS antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaPemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.
Baca SelengkapnyaKerja sama BPH Migas dengan pemerintah daerah diperlukan agar penyaluran BBM bisa dilakukan tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaArifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaFokus utama pemerintah sekarang itu meningkatkan kualitas BBM subsidi.
Baca Selengkapnya