Catatan Lengkap IMF pada Ekonomi Indonesia 2022

Merdeka.com - IMF menilai Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup sukses dalam menangani pandemi Covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi nasional tanpa mengorbankan stabilitas keuangan dan fiskal jangka menengahnya. IMF memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh 5,6 persen tahun ini dan 6 persen di 2023.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan apresiasi yang diberikan IMF ke Indonesia karena kinerja dan prospek makro dan fiskal Indonesia dinilai sangat positif dalam laporan sementara IMF.

"Pemulihan lebih cepat menjadi dasar IMF menilai konsolidasi fiskal menuju defisit APBN paling tinggi 3 persen PDB di Tahun 2023 sebagai langkah yang tepat. IMF memandang kebijakan ini membawa Indonesia semakin kredibel di mata pelaku pasar," kata Febrio dalam keterangan persnya, Jakarta, Rabu (26/1).

Febrio mengatakan untuk mencapai angka tersebut IMF menyarankan Pemerintah untuk tetap waspada atas peningkatan sejumlah risiko eksternal. Antara lain gelombang baru penyebaran Covid-19, meningkatnya tekanan inflasi global.

Kemudian pengetatan pasar keuangan global sehubungan dengan normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju. Utamanya di Amerika Serikat, yang berpotensi menghambat laju pemulihan ekonomi global dan berdampak pada ekonomi domestik.

Efektivitas kebijakan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi mendorong menguatnya aktivitas perekonomian sehingga bisa mengangkat kinerja APBN 2021, selain adanya faktor kenaikan harga komoditas dunia. Pendapatan negara meningkat sangat tinggi, terutama disumbang oleh meningkatnya kinerja penerimaan perpajakan yang berhasil melampaui target tahun 2021.

Defisit APBN dapat ditekan hingga 4,65 persen PDB, jauh lebih rendah dibandingkan target awal sebesar 5,7 persen PDB. Keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi juga diiringi dengan utang yang terjaga dalam tingkat yang aman dan terkelola dengan baik, dengan tren yang diupayakan terus menurun dalam jangka menengah seiring langkah konsolidasi fiskal.

IMF menilai langkah konsolidasi fiskal di tahun 2023 sudah tepat dan diperkirakan dapat meningkatkan kredibilitas APBN dan kepercayaan pasar. IMF memproyeksikan defisit fiskal sebesar 4 persen terhadap PDB di tahun 2022. Lebih rendah dari defisit yang ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar 4,85 persen.

"Kinerja fiskal yang kuat pada tahun 2021 menjadi bagian dari hasil pengelolaan kebijakan ekonomi makro yang tepat, tanpa mengorbankan upaya Pemerintah menjaga momentum pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal jangka menengah-panjang," sambung Febrio.

Saran Saat Tekanan Eksternal Menguat

Namun, IMF menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penyesuaian kecepatan konsolidasi fiskal ke depan jika tekanan risiko eksternal semakin kuat dan mempengaruhi proses pemulihan ekonomi.

Dari aspek moneter, IMF menyarankan agar kebijakan moneter yang akomodatif tetap dilanjutkan untuk mendukung pemulihan, dengan tetap memperhatikan dinamika perekonomian seperti stabilitas harga-harga atau inflasi.

Selain itu, IMF juga menyarankan agar kerja sama berbagi beban antara Pemerintah dan BI dalam rangka pembiayaan penanganan pandemi dapat dihentikan di akhir 2022 sesuai yang direncanakan serta amanat UU No.2/2020, tentunya mempertimbangkan kinerja fiskal yang sudah menguat.

Selanjutnya, sistem keuangan domestik juga dinilai sehat. Ruang perbaikan tetap ada untuk beberapa hal, seperti penguatan kredit dan dukungan pemerintah terhadap pembiayaan UMKM serta penguatan kinerja perbankan. Mengingat langkah-langkah darurat penanganan krisis di masa luar biasa diperkirakan akan berakhir di tahun 2022.

Risiko kredit sektor perbankan terutama di sektor-sektor yang terkena dampak pandemi dan masih mengalami efek pandemi yang berkepanjangan (scarring effect) perlu terus di monitor lebih kuat.

Dalam perspektif jangka menengah, IMF menilai kerangka strategi jangka menengah peningkatan pendapatan negara. Khususnya perpajakan dan PNBP, sangat penting untuk dapat memenuhi kebutuhan belanja pembangunan prioritas.

Hal ini penting untuk menopang pertumbuhan Indonesia menuju level potensialnya dan untuk memenuhi sasaran-sasaran Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs). Selain itu, strategi kebijakan fiskal jangka menengah perlu dirancang lebih spesifik menjadi bagian dari strategi keluar dari kebijakan luar biasa di masa pandemi pandemi (exit strategy).

Upaya penguatan reformasi struktural perlu dilanjutkan, termasuk untuk mengatasi scarring effect dari pandemi. Kebijakan yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja perlu didukung dengan reformasi terkait sumber daya manusia.

Terutama Pendidikan, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, reformasi sektor keuangan untuk pendalaman pasar keuangan, pembangunan infrastruktur—baik fisik maupun digital, untuk mendukung konektivitas, dan memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung daya saing ekonomi.

IMF juga menilai pengenalan Nilai Ekonomi Karbon (carbon pricing) merupakan langkah awal yang sangat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Sehingga perlu diperkuat melalui reformasi, termasuk reformasi kebijakan subsidi energi.

Febrio mengatakan berbagai rekomendasi yang diberikan IMF telah menjadi bagian dari upaya-upaya reformasi fiskal, struktural dan sektor keuangan yang sedang. Ini akan terus dilanjutkan Pemerintah bersama otoritas terkait.

"Pengakuan atas kredibilitas Indonesia ini juga diyakini akan berdampak positif bagi pelaksanaan berbagai agenda pembangunan ke depan serta bagi kesuksesan Indonesia dalam presidensi G20," tutup Febrio.