Catatan untuk Presiden Jokowi yang ingin pindahkan Ibu Kota negara
Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi - JK kembali membuka peluang untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta. Pemerintah bahkan telah mempersiapkan pemindahan ibu kota negara dan menyebut Pulau Kalimantan masih menjadi tempat ideal untuk Ibu Kota Indonesia yang baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menyebut Sampit (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur) dan Pangkalan Bun (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat) sebagai wilayah yang cocok menjadi sasaran pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Alasannya adalah karena jaraknya yang lebih dekat dari Pulau Jawa sehingga tidak akan sulit untuk menjaga kesinambungan. Andrinof menyebut Kementerian PPN/Bappenas sedang membuat peta jalan untuk pemindahan ibu kota negara.
"Jadi akan sangat 'urgent'. Daya dukung Pulau Jawa tidak cukup," kata Andrinof beberapa waktu lalu.
-
Bagaimana Jokowi harap ekonomi Pohuwato berkembang? 'Semoga dengan adanya bandara ini ekonomi di Pohuwato bisa lebih berkembang lagi, muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
-
Mengapa Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di Indonesia? Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi masa depan seperti transisi energi dan juga ekonomi digital.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Apa yang Jokowi tunggu untuk pindah ke IKN? 'Juni, Juli, saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini),' tutur Presiden Jokowi.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mendukung rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta. Pasalnya, banyak persoalan rumit di Jakarta yang belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Namun demikian, dia tetap pesimis ini akan terlaksana dalam waktu dekat.
"Tapi yang terjadi sekarang persiapan belum ada, biaya juga dari mana, kalau mau pindah kan harus ada perhitungannya. pindah rumah saja butuh persiapan. Sekarang bangun infrastruktur itu di mana, memangnya di Kalimantan sudah ada," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta.
Jika benar ibu kota mau dipindahkan ke Kalimantan, Agus memberi beberapa catatan kepada Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah mengenai letak transportasi serta dukungan infrastruktur yang memadai di lokasi tersebut. Tidak hanya itu, tata ruang juga harus dipikirkan Presiden Jokowi. Pasalnya yang terjadi saat ini tata ruang Jakarta malah berantakan, dan belum lagi masyarakatnya yang kurang peka terhadap tata ruang di Jakarta.
"Mau pindah lalu bagaimana letak pelabuhannya, tanahnya ada atau tidak, rencana bangun pelabuhan cilamaya saja sudah ribet," jelas dia. Agus meminta Jokowi meniru negara tetangga seperti Malaysia yang berhasil memindahkan ibu kota ke Kuala Lumpur.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Danang Parikesit mengatakan jika pemerintah Jokowi - JK ingin mewujudkan pemindahan ibu kota diperlukan dukungan pemerintah daerah setempat. Pasalnya, selama ini ekonomi tumbuh paling besar hanya di Jakarta. Banyak masyarakat dari desa dan daerah lain mencari rezeki ke Jakarta.
"Dukungan ekonomi di daerah harus di perkuat, ini justru lebih penting sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah juga bisa merata," ujarnya.
Saat ini, masyarakat daerah sangat bergantung hidupnya di Jakarta karena hampir 30 persen pertumbuhan ekonomi nasional disumbang dari Jakarta. "Nah jika ibu kota jadi dipindahkan, maka akan ada kota lain yang ditumbuhkan ekonominya baik dari sisi pembangunan juga. Apalagi Jokowi - JK punya program membangun daerah baru dan pusat pertumbuhan baru di Sulawesi, Kalimantan dan Papua lebih merata ekonominya," jelas dia.
Menurut Danang, pemindahan ibu kota akan memberikan dampak baik ke pemerintah dan masyarakat. "Sehingga ibu kota bisa dipisahkan mana untuk aktivitas bisnis dan pemerintah, sehingga dari segi pemerintah presiden lebih bisa mengontrol menteri-menterinya," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Jokowi, untuk pindah ke IKN diperlukan kesiapan seperti rumah sakit, pendidikan, hingga logistik.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaPresiden RI pertama, Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota.
Baca SelengkapnyaMasih banyak pihak yang menanyakan alasan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pindah ke IKN bukan hanya soal pindah saja, tetapi juga kesiapan segala fasilitas.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya kesiapan di lapangan sebelum menandatangani Keppres itu.
Baca Selengkapnya58 persen perputaran uang dan ekonomi juga ada di Pulau Jawa.
Baca Selengkapnya"PNS jangan alergi terhadap teknologi. Sangat penting. Tidak bisa kita cegah lagi," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Kalimantan Timur membutuhkan waktu
Baca SelengkapnyaPresiden menambahkan penandatanganan Kepres pemindahan IKN bisa dilakukan dengan mudah
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani sudah merapatkan hal ini di Istana Merdeka pada Selasa (12/9) .
Baca Selengkapnya