'Kasus catut nama Jokowi bikin Freeport sulit perpanjang kontrak'

Merdeka.com - Polemik pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai bakal persulit PT Freeport Indonesia dalam mendapatkan perpanjangan kontrak karya hingga 2041. Selain itu, Freeport bakal kesulitan untuk mengajukan kontrak sebelum 2019 sesuai aturan yang berlaku.

"Yang agak penting juga bahwa pada bagian lain akan semakin sulit bagi yang mencoba memperpanjang Freeport sebelum 2019. Iya dong, soalnya ini sudah terjadi upaya macam-macam, seharusnya semakin ketat pemerintah. Kita bicara soal Freeport 2019 keatas aja, jangan sampai sebelum 2019 ada yang otak-atik," ujar Pengamat Komunikasi Politik, Effendi Ghazali kepada merdeka.com yang ditemui di Museum Nasional, Jakarta, Selasa (17/11).

Dia menegaskan pencatutan nama yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto bakal membahayakan jabatannya sebagai petinggi DPR. Namun, dia mengimbau untuk memastikan dahulu transkip pembicaraan yang beredar antara SN dan petinggi Freeport.

"Pastikan dulu apakah transkripnya betul atau tidak," pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah mengadukan Setya Novanto Ke Badan Kehormatan DPR. Setya diduga telah menggunakan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres JK untuk meminta saham dan proyek dari Freeport Indonesia.

Menurut Sudirman, politisi Partai Golkar itu bersama seorang pengusaha telah bertemu beberapa kali dengan petinggi Freeport. Tujuannya, memuluskan perpanjangan kontrak Freeport Indonesia di Papua dengan imbalan 20 persen saham untuk Jokowi dan JK.

Selain itu, Freeport juga diminta menjadi investor proyek pembangkit listrik di Timika. Di proyek itu, Setya diduga meminta jatah 49 persen saham.