Follow
Cegah gejolak ekonomi, pemerintah perketat izin utang asing BUMN
Merdeka.com - Pemerintah memperketat pemberian izin Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) khususnya pada perusahaan pelat merah. Hal ini dilakukan agar tidak membahayakan kondisi perekonomian nasional di masa depan saat utang jatuh tempo.
"Untuk PKLN, khususnya untuk perusahaan di bidang BUMN. Ada beberapa perusahaan yang ajukan PKLN kepada pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung di kantornya, Kamis (4/9).
Tiga perusahaan yang mengajukan PKLN tersebut, tambah Chairul, yakni PT Pelindo II, PT Supreme Energy, dan PT Bhimasena Power Indonesia. Pemerintah khawatir saat utang ketiga perusahaan ini jatuh tempo membuat neraca transaksi berjalan tertekan karena tingginya kebutuhan valas.
-
Bagaimana BNI menghadapi krisis? BNI terbukti tangguh dalam menghadapi krisis yang terjadi di tahun 1998, 2005, 2008, dan 2020. BNI melakukan berbagai transformasi bisnis digital untuk tetap bisa mengerek kinerja keuangan, salah satunya dengan membangun ekosistem digital nelayan.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Bagaimana BRI mengelola resiko di tengah pemulihan? Kendati demikian untuk memperkuat kondisi yang semakin membaik, pihaknya menerapkan strategi konservatif dengan mengalokasikan dana pencadangan yang lebih dari memadai sebagai salah satu mitigasi risiko.
"Ketiga perusahaan ini di bidang infrastruktur dan perusahaan ini juga memiliki pinjaman dengan jangka waktu panjang antara lain 15 tahun," jelas pria yang akrab dipanggil CT tersebut.
"Dengan melihat waktunya panjang dan mendengar concern dari Menteri Keuangan terkait dengan neraca perdagangan kita, dengan BI juga jangan sampai jatuh tempo, sehingga mendadak, dan kesusahan mereka," tambah Chairul.
Namun sayangnya, CT tidak menjelaskan sejumlah persyaratan tersebut secara rinci. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca Selengkapnya
Kepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca Selengkapnya
Menteri Erick Thohir ingatkan BUMN yang memiliki utang dalam bentuk dolar AS karena nilai tukar Rupiah terus anjlok beberapa hari terakhir.
Baca Selengkapnya
"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Saat ini, kredit macet segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bank-bank BUMN saat ini mencapai Rp8,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Tingkat inflasi di US yang sulit turun salah satunya dipicu oleh kenaikan harga energi.
Baca Selengkapnya
Erick mencontohkan inflasi AS sebesar 3,5 persen membuat langkah the Fed menurunkan suku bunga acuan
Baca Selengkapnya
Melainkan hanya akan berlaku bagi UMKM yang sebelumnya pernah terdampak pandemi covid-19.
Baca Selengkapnya
Surplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca Selengkapnya
Penetapan kriteria seperti apa yang bisa dihapus tagih dinilai paling penting untuk ditentukan agar tak menimbulkan moral hazard.
Baca Selengkapnya
"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Transformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN perlu dilakukan dengan perencanaan matang.
Baca Selengkapnya