Cegah Kerugian, Bos MRT Minta PLN Jaga Pasokan Listrik
Merdeka.com - Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar meminta PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN untuk berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik. Ini penting agar kejadian padamnya listrik seperti yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang lagi.
William mengakui, pemadaman listrik membuat kerugian di MRT Jakarta. Kerugian tersebut tidak dapat ditutupi dengan kompensasi yang diberikan oleh BUMN setrum tersebut.
"Kami tidak mau bicara kompensasi di sini karena persoalannya kan kita kehilangan hal hal yang tidak bisa dihitung begitu ya," kata dia, di kantornya, Jakarta, Kamis (15/8).
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Bagaimana PT Timah mengalami kerugian? 'Penurunan produksi, harga jual menurun itu karena di pasar dunia itu oversupply,' sambung Virsal. Virsal mencatat ada sejumlah negara yang produksinya mengalami peningkatan. Salah satu yang disebut Malaysia karena produksinya mampu bertambah sepanjang 2023 lalu.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Apa penyebab kerugian PT Timah di tahun 2023? Virsal mengatakan penyebab terbesar kerugian tersebut karena harga timah di pasar global tengah mengalami penurunan. Alhasil, pendapatan yang dicatatkan PT Timah Tbk ikut turun.
-
Siapa yang menyatakan ERP solusi kerugian MRT? Jokowi Sebut ERP Bisa Jadi Solusi Tutupi Kerugian MRT, Ini Respons Pemprov DKI Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.
"Soal penumpang yang mengalami kerugian, kalau menggunakan mekanisme kompensasi PLN kan itu tidak menggambarkan sebenarnya kerugian," lanjut dia.
Karena itu, dia berharap PLN sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjaga pasokan listrik, dalam hal ini untuk pengoperasian MRT. Sebab MRT akan berhenti beroperasi tanpa adanya pasokan listrik.
"Yang kita ingin minta adalah komitmen PLN untuk memberikan komitmen bahwa tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti kemarin," ungkapnya.
"Karena dampak dari kejadian kemarin itu adalah situasi bahwa ternyata pasokan listrik itu bisa terhenti. Dan kalau pasokan listrik terhenti, MRT otomatis terhenti," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Per hari ini, aliran listrik di Jambi sudah pulih 100 persen sejak hari Rabu (05/6) sekitar pukul 23:50 WIB malam hari.
Baca SelengkapnyaPLN akan memperbanyak tindakan preventif gangguan dengan mengerahkan seluruh personel
Baca SelengkapnyaPLN menyatakan listrik di Cianjur, Sukabumi dan Bogor, Rabu (29/11) akan dipadamkan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menyebut pembangunan LRT, MRT, dan kereta cepat membutuhkan biaya yang banyak
Baca SelengkapnyaJakpro menuding, LRT Jakarta menjadi salah satu penyebab BUMD tersebut tak kunjung laba atau untung.
Baca SelengkapnyaErick menyebut, temuan BPK atas permasalahan yang terjadi di perusahaan BUMN merupakan hal yang lumrah.
Baca Selengkapnya"Kereta api ini adalah karya bangsa, pasti banyak yang kami baru belajar. Kami tidak mengelak bahwa sistem operasi belum sempurna," kata Menhub Budi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut ERP bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT
Baca SelengkapnyaDia menuturkan sistem ketenagalistrikan sebaiknya dijalankan sesuai aturan, dalam hal ini, yang bisa menjual listrik ke masyarakat hanya PLN.
Baca SelengkapnyaSikap tergesa-gesa pemerintah melakukan pensiun dini operasional PLTU Cirebon-1 berpotensi menimbulkan malapetaka bagi masyarakat kelas menengah bawah.
Baca SelengkapnyaUntuk perkembangan informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memantau media sosial MRT Jakarta.
Baca SelengkapnyaPenumpang MRT Terdampak Besi Crane Jatuh di Kejagung Bisa Ajukan Refund, Begini Caranya
Baca Selengkapnya