Cegah korupsi, Susi dorong remunerasi PNS naik 100 persen
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bakal mendorong penaikan remunerasi Pegawai Negeri Sipil hingga 100 persen. Ini dinilai bisa mencegah menjamurnya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme di birokrasi.
"Bersama-sama saya sudah dua kali bicara pada rapat di kementerian koordinator dan kabinet, saya tekankan good government sangat tegas, tetapi remunerasi gaji PNS masih kecil. Saya mohon dari 40 persen sampai 100 persen," ujar Susi saat peringatan hari antikorupsi sedunia di kantornya, Jakarta, Jumat (5/12).
Spontan, pernyataan Susi itu disambut tepuk tangan oleh ratusan PNS.
-
Apa yang dibahas dalam rapat Kabinet? Seluruh menteri hadir untuk mengikuti arahan presiden terkait kerja pemerintahan.
-
Siapa yang mengadakan rapat kabinet perdana? Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat kabinet perdana bersama seluruh menteri di Istana Negara, Rabu (23/10).
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Siapa yang hadir di rapat kabinet? Jokowi mengaku Prabowo selalu menghadiri rapat dan sidang kabinet untuk konsolidasi, semenjak ditetapkan sebagai Presiden Terpilih RI.'Yang saya senang, sejak beliau (Prabowo) terpilih, sebagai presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik,' kata Jokowi dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (8/10). Dikutip dari Antara.
-
Siapa pembicara? Akhirnya sampai di acara inti, ceramah pada sore hari ini akan disampaikan oleh ustaz Muhammad Halim.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
"Kolusi demi kebaikan dengan Pak Jonan (Menhub) dan Pak Gobel (Mendag), untuk protes bareng-bareng. Jadi gaji di kementerian itu naik dari 50 persen-100 persen," tambahnya.
Namun, Susi menekankan, upaya itu harus diiringi dengan peningkatan transparansi pejabat negara. Setiap inspektur jenderal, selaku auditor internal kementerian, harus mempublikasikan segala hasil auditnya.
"Tanpa transparansi kita tidak bisa maju. Sudah saatnya hasil audit irjen pun dipublish, biar mendapatkan masukan dari publik, apakah sudah pas atau tidak," tuturnya.
Dia menambahkan, transparansi bakal memerkecil ruang untuk korupsi.
"Semakin terbuka, permainan korupsi akan sempit ruangnya," katanya. "Korupsi bisa menimbulkan kolusi, kalau sudah begitu jangan harap kita memiliki pebisnis ulung." (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gaji PNS ternyata paling sering di era presiden ini. Tercatat, gaji PNS naik 9 kali.
Baca Selengkapnya"Sembilan tahun terakhir, gaji mereka hanya naik dua kali, dengan akumulasi kenaikan 11 persen saja," kata AHY.
Baca SelengkapnyaSecara khusus, rapat ini membahas kenaikan gaji TNI-Polri sebesar 8 persen. Sesuai dengan usulan Presiden Joko Widodo untuk menaikan gaji TNI-Polri tahun 2024.
Baca SelengkapnyaCapres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk memberantas korupsi di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 52 triliun untuk membayar gaji seluruh PNS, TNI/Polri hingga pensiunan di tahun depan.
Baca SelengkapnyaRapat ini juga dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.
Baca SelengkapnyaMenaker berharap sebagai pimpinan tinggi yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengawasan internal.
Baca SelengkapnyaBasuki mengaku, secara pribadi sudah meminta hal tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani terselip lidah ketika hendak menutup acara sidang tahunan.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Agus Subianto meminta Kementerian PANRB menaikkan tukin TNI.
Baca SelengkapnyaKabarnya, pemerintah sedang menghitung besaran kenaikan gaji para PNS atau ASN.
Baca SelengkapnyaMenteri Anas menginginkan agar kinerja PNS dalam mengurusi birokrasi harus berdampak langsung kepada rakyat.
Baca Selengkapnya