Cegah Panic Buying, Pemerintah Diminta Prioritaskan Pemenuhan Kebutuhan Pokok
Merdeka.com - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mendorong pemerintah lebih mengutamakan kebijakan yang berfokus pada ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Ini dperluka untuk mencegah terjadinya panic buying pada tataran masyarakat, akibat penyebaran virus corona di Indonesia.
"Kebijakan tersebut untuk memastikan masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau," kata Peneliti CIPS, Pingkan Audrine Kosijungan dalam keterangan tertulis pada Rabu (18/3).
Pinkan mengatakan bahwa kebijakan tersebut juga dapat menjaga pertumbuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Sehingga efektif dalam menstimulus perekonomian nasional, yang cukup terdampak perlambatan ekonomi global akibat pandemi virus corona.
-
Bagaimana IKN mendorong pertumbuhan ekonomi? UU Nomor 21 Tahun 2023 mengamanatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata, mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia-sentris dan pembangunan IKN melalui penguatan peran Otorita IKN, didukung lintas sektor.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa dicapai? Pengembangan kuantitas produksi berikut umumnya disebabkan oleh semakin majunya teknologi, adanya inovasi bisnis yang efisien serta eskalasi minat konsumen pada tren tertentu.
-
Bagaimana cadangan devisa Indonesia mendukung perekonomian? 'Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,' ucap Erwin.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana program ini membantu perekonomian masyarakat? 'Dengan meningkatnya jumlah anak yang menerima makan siang di kantin atau warung di sekitar sekolah, dapat mengalami peningkatan pelanggan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan UMKM setempat,' kata Wakil Komandan Tim Fanta TKN Prabowo-Gibran, Anggawira.
Terkait keputusan presiden Jokowi membentuk Gugus Tugas Penanganan Corona pada Jumat, 13 Maret 2020, dia meminta dalam teknis pelaksanaannya faktor koordinasi, sinergi dan keterbukaan informasi publik dengan pemerintah daerah dapat ditingkatkan.
"Kurang transparannya informasi mengenai perkembangan kasus ini, mendorong terjadinya panic buying,” imbunya.
Bahkan aksi panic buying yang terjadi pada tataran masyarakat berdampak negatif pada pergerakan pasar saham di Tanah Air. Seperti IHSG sempat menyentuh rekor terendah. Pagi ini indeks dibuka pada level 4.456,75 dan sempat menyentuh level 4.307,39.
"Angka ini merupakan rekor terendah dalam empat tahun terakhir," pungkasnya.
Jaga Pasokan Pangan
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Galuh Octania mengingatkan pemerintah untuk menjaga dan menjamin ketersediaan bahan pangan pokok di tengah pandemi virus corona. Pemerintah katanya harus belajar dari kondisi gula dan bawang putih yang tidak bisa dipenuhi pemerintah hingga harganya melonjak tajam.
"Pemerintah perlu belajar dari apa yang terjadi pada gula, bawang putih dan bawang bombai yang tidak mampu memenuhi permintaan pasar dan konsumen harus membayar sangat mahal," tegas Galuh dalam siaran pers yang diterima Merdeka.com, pada Rabu (18/3).
Menurutnya selama pandemi virus corona di Tanah Air ketersediaan beras menjadi sangat penting karena beras sendiri merupakan komoditi pangan pokok masyarakat Indonesia. Selain itu stabilitas harga jual beras, perlu diperhatikan pemerintah apalagi menjelang datangnya bulan suci Ramadan.
Untuk itu pemerintah diminta segera merealisasikan impor beras, guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan stok beras nasional. Akan tetapi, pemerintah juga diharapkan memilih waktu yang tepat dalam mendatangkan beras impor agar tidak merugikan petani lokal.
"Supaya impor beras tidak berbarengan dengan masa panen raya," katanya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Program EPIC Sale didorong untuk mengundang masyarakat untuk belanja lebih giat lagi.
Baca SelengkapnyaPemerintah harus menghadapi tantangan mengamankan sektor ekonomi riil masyarakat sambil menjaga stabilitas keuangan negara.
Baca SelengkapnyaLaju inflasi masih terjaga, hanya saja tren deflasi akan mengganggu daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah memperketat pengawasan dan pengendalian barang asal impor.
Baca SelengkapnyaDalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total penduduk Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaLangkah pemerintah yang memberikan bantuan stimulus ekonomi untuk kesejahteraan rumah tangga mendapat sambutan positif
Baca SelengkapnyaSetidaknya, ada dua upaya pemerintah menanggulangi geopolitik Timur Tengah yang berdampak kenaikan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaHal tersebut disampaikan Nana saat membuka acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Cilegon Tahun 2024
Baca SelengkapnyaSalah satunya karena berhasil menahan tingkat inflasi di kisaran 2,6 persen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama.
Baca Selengkapnya