Cegah Penimbunan, Kemendag Siapkan Strategi Pantau Stok Pangan di Gudang
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih mengatakan, instansinya akan mewajibkan distributor bahan pokok melaporkan stok barang di gudang. Saat ini payung hukum rencana tersebut sedang disiapkan.
"Mengeluarkan peraturan kewajiban distributor melaporkan barang digudang. Sedang dikembangkan dalam proses tapi belum selesai," kata Karyanto, di Jakarta, Selasa (13/11).
Karyanto menjelaskan, jika sistem telah berjalan setiap gudang wajib melaporkan bahan pokok yang keluar masuk gudang dengan memanfaatkan teknologi digital, cari ini untuk memastikan tidak ada penimbunan di gudang sehingga memicu kenaikan harga.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
-
Apa yang Kemendag pastikan keberadaannya? Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menekankan, pemerintah terus memastikan keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas perdagangan.Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir.
-
Kenapa Kemendag memastikan keberadaan prasarana perdagangan? 'Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti,' terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang dilakukan KKP untuk menjamin ketersediaan bahan baku pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Apa yang dilakukan Kementan untuk swasembada pangan? Kapolri mengaku optimis langkah tersebut dapat terealisasi mengingat Amran merupakan pakar yang mengerti dan tahu cara mewujudkannya.
-
Bagaimana Kemendag mengontrol harga barang kebutuhan pokok? Kementerian Perdagangan turut andil dalam penurunan laju inflasi di tahun 2023, yakni pihaknya rutin melakukan kunjungan ke pasar-pasar di tanah air untuk memantau stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.
"Setiap gudang wajib melaporkan berapa barang masuk dan keluar," ujarnya
Menurut Karyanto, meski saat ini sistem belum terbentuk, pihaknya terus melakukan sidak di lapangan mencari distributor yang melakukan penimbunan. Jika terbukti melakukan penimbunan, maka Kementerian Perdagangan akan menghapus izin distributor yang melakukan kecurangan, sehingga tidak bisa lagi melakukan kegiatan usaha.
"ami dengan PPNS memeriksa kalau ada kelangkaan tapi digudang barang numpuk berati ada penimbunan, akan diblaclist tidak bisa berusaha kembali di bidang itu," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.
Baca SelengkapnyaSatuan Tugas (Satgas) Pangan Polri memastikan, bahan pokok penting tersedia selama bulan suci Ramadan. Harganya juga dipastikan akan stabil.
Baca SelengkapnyaKepastian itu didapat setelah dilakukan pengecekan terhadap gudang-gudang beras di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaPolisi mendatangi sejumlah pedagang di pasar tersebut.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memastikan beras SPHP tersedia sepanjang tahun, pada Senin (28/8).
Baca SelengkapnyaHal ini ditekankan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta akan menambah stok beras dan komoditas pokok lainnya.
Baca Selengkapnya19 Gudang Bulog bisa menampung 60.000 ton bahan pangan untuk masyarakat yang tinggal di IKN.
Baca SelengkapnyaBeberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan harga adalah beras, daging, gula dan garam dapur.
Baca SelengkapnyaAlokasi pupuk menjadi 9,5 juta ton dari yang tadinya 4,5 juta ton.
Baca SelengkapnyaGuna mengendalikan harga komoditas, perlunya langkah preventif dari pemerintah pusat dan Pemda.
Baca SelengkapnyaKetentuan tersebut dikeluarkan untuk memberikan relaksasi pada 7 komoditas yang mengalami kendala impor
Baca Selengkapnya