Cengkraman asing di Natuna
Merdeka.com - Sengketa Natuna membuka fakta tata kelola minyak dan gas (migas) di Indonesia yang berada di bawah cengkraman negara asing. Pasalnya, wilayah yang disebut memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia tersebut banyak diduduki perusahaan asing.
Ketidakmampuan teknologi dan sumber daya manusia lokal untuk mengelola blok Natuna, disebut membuat pemerintah harus berbagi keuntungan. Tercatat beberapa perusahaan asing seperti Petronas (Malaysia), ExxonMobil (AS), Chevron (AS), Shell (Inggris-Belanda), StatOil (Norwegia), ENI (Italia), Total Indonesie (Perancis), dan China National Petroleum Corporation (China) ikut menikmati untung besar dari blok Natuna.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hari Purnomo mengatakan selama ini Blok Natuna memang dikuasai oleh asing lantaran Indonesia tidak memiliki tata kelola migas secara baik.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan Blok Rokan? 'Blok Rokan mencatatkan lifting migas sekitar 59 juta barel selama tahun 2023. Pencapaian ini merupakan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 57,3 juta barel,' ucap Fadjar.
-
Apa kendala pengembangan migas di Indonesia Timur? Namun, untuk kembangkan Indonesia timur perlu banyak inisiatif. Salah satunya dari sisi penyediaan infrastruktur. “Akses market juga penting, infrastruktur di timur berbeda dengan di Indonesia bagian barat. Kalau di barat sudah ada bahkan tersambung ke Singapura, ada juga ke Pulau Jawa. Sementara di timur sedikit infrastruktur, hanya dihubungkan oleh LNG. Sementara market juga belum ada, belum banyak industri di sana (Indonesia timur),“ paparnya.
-
Siapa yang terdampak kesenjangan? Dampaknya dapat dirasakan oleh individu dan kelompok yang kurang beruntung, seperti penurunan kualitas hidup, ketidakadilan, perasaan terpinggirkan, dan kesulitan untuk meraih kesempatan yang sama dengan kelompok yang lebih beruntung.
-
Bagaimana Kutai Timur mengelola potensi alamnya? Pengelolaannya pun berbasis kearifan lokal yang berbudaya dari masyarakat adat setempat.
-
Gimana cara negara ngatur keuangannya? APBN berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara untuk tahun yang bersangkutan.
Namun, menurutnya, kerja sama dengan pihak asing masih lebih baik dibandingkan Indonesia kehilangan hak atas wilayah tersebut. "Lebih baik banyak dikuasai asing tidak masalah ketimbang harus diambil oleh China, banyak kerugian yang harus ditanggung Indonesia nantinya," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (24/3).
Menurut dia, jika Indonesia sampai kehilangan Natuna, kerugiannya ialah pendapatan sektor migas akan mengalami keterpurukan. "Pertahankan, pemerintah harus cepat ambil tindakan," jelas dia.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Energi Watch, Ferdinand Hutahaen. Dikatakannya, selama Blok Natuna masih memiliki kerja sama dengan pihak asing maka Indonesia masih memiliki pendapatan dari sektor migas. Dirinya juga tidak mempermasalahkan jika Blok Natuna sebagian besar dikuasai oleh asing.
"Selama kita mendapatkan royalti ya tidak masalah, saat ini kan memang lebih banyak dieksplorasi oleh perusahaan asing, kita selalu kerja sama," ungkapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta.
Baca SelengkapnyaGuru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila Agus Surono mengatakan, tantangan terbesar dalam pengelolaan SDA adalah masalah deforestasi.
Baca SelengkapnyaAda hal lain nampaknya dari rayuan pemerintah ke Elon Musk untuk hadirkan satelit Starlink.
Baca SelengkapnyaMasuknya modal asing dan kapitalisme modern mendorong munculnya pranata ekonomi baru di kalangan masyarakat nelayan.
Baca SelengkapnyaSejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaMasuknya Pertamina menjadi bukti negara hadir untuk menjamin ketahanan energi nasional.
Baca SelengkapnyaAsal memberi izin kelola tambang ke Ormas yang tidak memiliki kompetensi bisa merugikan sumber daya alam.
Baca SelengkapnyaRektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Zainur Wula mengatakan, kemandirian ekonomi salah satu tujuan fundamental yang harus dicapai
Baca SelengkapnyaLuhut memastikan porsi TKA itu nantinya akan berkurang seiring dengan banyak dilatihnya SDM lokal untuk industri hilirisasi.
Baca SelengkapnyaLuhut menuturkan, dalam berbagai konflik seperti yang terjadi di Rempang, bisa dipastikan ada oknum provokator yang memecah belah masyarakat.
Baca SelengkapnyaPBNU tidak ambil soal terkait tujuan investasi yang ingin dikembangkan.
Baca SelengkapnyaNilai tukar nelayan belum mencapai angka yang signifikan sehingga mereka masih belum sejahtera.
Baca Selengkapnya