Cepat Daftar dan Submit, 241 Instansi Tutup Pendaftaran CPNS Malam Ini

Merdeka.com - Masa pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 resmi diperpanjang antara 15 hari hingga batas maksimal 20 hari.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memprediksi, masa puncak pendaftaran CPNS 2019 bakal mulai terjadi pada hari ini, Selasa (26/11). Sebab, ada beberapa kementerian/lembaga yang mulai menutup masa pelamaran CPNS 2019 di instansinya.

Sekadar informasi, sudah ada 522 instansi yang membuka formasi. Total instansi yang ikut CPNS 2019 adalah 67 kementerian/lembaga dan 461 pemerintah daerah.

Dikutip dari portal SSCASN, https://sscndata.bkn.go.id/tutup terdapat 241 instansi yang akan menutup pendaftaran CPNS 2019 pada malam ini.

Jumlah tersebut tentunya sangat banyak dan diperkirakan hampir mencapai 50 persen dari total instansi yang membuka pendaftaran CPNS 2019.

Untuk lebih lengkapnya, berikut daftar instansi pusat dan daerah yang tutup pendaftaran CPNS 2019 pada malam ini:

Daftar Instansi

1. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

2. Arsip Nasional Republik Indonesia

3. Badan Koordinasi Penanaman Modal

4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

5. Kementerian Dalam Negeri

6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9. Kementerian Pemuda dan Olahraga

10. Kementerian Perindustrian

11. Pemerintah Kab. Aceh Utara

12. Pemerintah Kab. Alor

13. Pemerintah Kab. Asahan

14. Pemerintah Kab. Balangan

15. Pemerintah Kab. Bandung

16. Pemerintah Kab. Bandung Barat

17. Pemerintah Kab. Bangkalan

18. Pemerintah Kab. Banyumas

19. Pemerintah Kab. Banyuwangi

20. Pemerintah Kab. Barito Kuala

Pemerintah Kab. Barru

21. Pemerintah Kab. Barru

22. Pemerintah Kab. Batang

23. Pemerintah Kab. Batubara

24. Pemerintah Kab. Bekasi

25. Pemerintah Kab. Bengkayang

26. Pemerintah Kab. Berau

27. Pemerintah Kab. Bima

28. Pemerintah Kab. Blitar

29. Pemerintah Kab. Blora

30. Pemerintah Kab. Boalemo

31. Pemerintah Kab. Bogor

32. Pemerintah Kab. Bojonegoro

33. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan

34. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara

35. Pemerintah Kab. Bondowoso

36. Pemerintah Kab. Bone Bolango

37. Pemerintah Kab. Buleleng

38. Pemerintah Kab. Bulukumba

39. Pemerintah Kab. Buton Tengah

40. Pemerintah Kab. Ciamis

Pemerintah Kab. Cianjur

41. Pemerintah Kab. Cianjur

42. Pemerintah Kab. Cilacap

43. Pemerintah Kab. Cirebon

44. Pemerintah Kab. Deli Serdang

45. Pemerintah Kab. Dompu

46. Pemerintah Kab. Enrekang

47. Pemerintah Kab. Gorontalo

48. Pemerintah Kab. Gresik

49. Pemerintah Kab. Grobogan

50. Pemerintah Kab. Halmahera Utara

51. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan

52. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara

53. Pemerintah Kab. Jembrana

54. Pemerintah Kab. Jepara

55. Pemerintah Kab. Jombang

56. Pemerintah Kab. Kapuas Hulu

57. Pemerintah Kab. Karanganyar

58. Pemerintah Kab. Karawang

59. Pemerintah Kab. Karimun

60. Pemerintah Kab. Karo

Pemerintah Kab. Minahasa

61. Pemerintah Kab. Katingan

62. Pemerintah Kab. Kebumen

63. Pemerintah Kab. Kediri

64. Pemerintah Kab. Kendal

65. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas

66. Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar

67. Pemerintah Kab. Kepulauan Sula

68. Pemerintah Kab. Ketapang

69. Pemerintah Kab. Klaten

70. Pemerintah Kab. Kolaka

71. Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan

72. Pemerintah Kab. Konawe Utara

73. Pemerintah Kab. Kotabaru

74. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat

75. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur

76. Pemerintah Kab. Kubu Raya

77. Pemerintah Kab. Kuningan

78. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

79. Pemerintah Kab. Kutai Timur

80. Pemerintah Kab. Labuhanbatu

Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan

81. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan

82. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara

83. Pemerintah Kab. Lamandau

84. Pemerintah Kab. Lamongan

85. Pemerintah Kab. Lampung Barat

86. Pemerintah Kab. Lampung Selatan

87. Pemerintah Kab. Lampung Tengah

88. Pemerintah Kab. Lampung Timur

89. Pemerintah Kab. Lampung Utara

90. Pemerintah Kab. Landak

91. Pemerintah Kab. Lebak

92. Pemerintah Kab. Lingga

93. Pemerintah Kab. Lombok Tengah

94. Pemerintah Kab. Lombok Timur

95. Pemerintah Kab. Lumajang

96. Pemerintah Kab. Luwu

97. Pemerintah Kab. Luwu Timur

98. Pemerintah Kab. Magelang

99. Pemerintah Kab. Magetan

100. Pemerintah Kab. Majalengka

Pemerintah Kab. Majene

101. Pemerintah Kab. Majene

102. Pemerintah Kab. Malaka

103. Pemerintah Kab. Malang

104. Pemerintah Kab. Mamuju

105. Pemerintah Kab. Manggarai

106. Pemerintah Kab. Manggarai Timur

107. Pemerintah Kab. Maros

108. Pemerintah Kab. Melawi

109. Pemerintah Kab. Mempawah

110. Pemerintah Kab. Mojokerto

111. Pemerintah Kab. Morowali

112. Pemerintah Kab. Muna Barat

113. Pemerintah Kab. Natuna

114. Pemerintah Kab. Nias

115. Pemerintah Kab. Nias Barat

116. Pemerintah Kab. Nias Utara

117. Pemerintah Kab. Pacitan

118. Pemerintah Kab. Padang Lawas

119. Pemerintah Kab. Pakpak Bharat

120. Pemerintah Kab. Pamekasan

Pemerintah Kab. Pandeglang

121. Pemerintah Kab. Pandeglang

122. Pemerintah Kab. Pangandaran

123. Pemerintah Kab. Pasuruan

124. Pemerintah Kab. Pemalang

125. Pemerintah Kab. Pohuwato

126. Pemerintah Kab. Pringsewu

127. Pemerintah Kab. Probolinggo

128. Pemerintah Kab. Pulang Pisau

129. Pemerintah Kab. Purwakarta

130. Pemerintah Kab. Rembang

131. Pemerintah Kab. Rote Ndao

132. Pemerintah Kab. Sabu Raijua

133. Pemerintah Kab. Sambas

134. Pemerintah Kab. Sanggau

135. Pemerintah Kab. Sekadau

136. Pemerintah Kab. Semarang

137. Pemerintah Kab. Serang

138. Pemerintah Kab. Serdang Bedagai

139. Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro

140. Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang

Pemerintah Kab. Sidoarjo

141. Pemerintah Kab. Sidoarjo

142. Pemerintah Kab. Sintang

143. Pemerintah Kab. Situbondo

144. Pemerintah Kab. Sleman

145. Pemerintah Kab. Subang

146. Pemerintah Kab. Sukabumi

147. Pemerintah Kab. Sukamara

148. Pemerintah Kab. Sumba Barat

149. Pemerintah Kab. Sumba Timur

150. Pemerintah Kab. Sumbawa

151. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat

152. Pemerintah Kab. Sumenep

153. Pemerintah Kab. Tabalong

154. Pemerintah Kab. Tana Toraja

155. Pemerintah Kab. Tanah Laut

156. Pemerintah Kab. Tanggamus

157. Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah

158. Pemerintah Kab. Tegal

159. Pemerintah Kab. Tojo Una Una

160. Pemerintah Kab. Tolitoli

Pemerintah Kab. Trenggalek

161. Pemerintah Kab. Trenggalek

162. Pemerintah Kab. Tuban

163. Pemerintah Kab. Tulang Bawang

164. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat

165. Pemerintah Kab. Wajo

166. Pemerintah Kab. Wakatobi

167. Pemerintah Kab. Way Kanan

168. Pemerintah Kota Balikpapan

169. Pemerintah Kota Bandar Lampung

170. Pemerintah Kota Bandung

171. Pemerintah Kota Banjar

172. Pemerintah Kota Banjarbaru

173. Pemerintah Kota Batam

174. Pemerintah Kota Bekasi

175. Pemerintah Kota Bima

176. Pemerintah Kota Binjai

177. Pemerintah Kota Blitar

178. Pemerintah Kota Bogor

179. Pemerintah Kota Cilegon

180. Pemerintah Kota Cimahi

Pemerintah Kota Denpasar

181. Pemerintah Kota Denpasar

182. Pemerintah Kota Gorontalo

183. Pemerintah Kota Kediri

184. Pemerintah Kota Kupang

185. Pemerintah Kota Madiun

186. Pemerintah Kota Malang

187. Pemerintah Kota Mataram

188. Pemerintah Kota Medan

189. Pemerintah Kota Metro

190. Pemerintah Kota Mojokerto

191. Pemerintah Kota Pematangsiantar

192. Pemerintah Kota Pontianak

193. Pemerintah Kota Probolinggo

194. Pemerintah Kota Salatiga

195. Pemerintah Kota Singkawang

196. Pemerintah Kota Sukabumi

197. Pemerintah Kota Sungai Penuh

198. Pemerintah Kota Surakarta

199. Pemerintah Kota Tangerang Selatan

200. Pemerintah Kota Tanjungpinang

Pemerintah Kota Tasikmalaya

201. Pemerintah Kota Tasikmalaya

202. Pemerintah Kota Tebing Tinggi

203. Pemerintah Kota Tegal

204. Pemerintah Kota Tomohon

205. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

206. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

207. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

208. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

209. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

210. Pemerintah Provinsi Lampung

211. Pemerintah Provinsi Maluku Utara

212. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

213. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

214. Perpustakaan Nasional RI

215. Pemerintah Kab. Mesuji

216. Pemerintah Kota Bitung

217. Pemerintah Kab. Pesawaran

218. Pemerintah Kab. Demak

219. Pemerintah Kab. Wonogiri

220. Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI.

221. Pemerintah Kab. Minahasa

222. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

223. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

224. Ombudsman Republik Indonesia

225. Pemerintah D I Yogyakarta

226. Pemerintah Kab. Aceh Jaya

227. Pemerintah Kab. Banjarnegara

228. Pemerintah Kab. Brebes

229. Pemerintah Kab. Indramayu

230. Pemerintah Kab. Kayong Utara

231. Pemerintah Kab. Klungkung

232. Pemerintah Kab. Kudus

233. Pemerintah Kab. Madiun

234. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara

235. Pemerintah Kab. Pekalongan

236. Pemerintah Kab. Wonosobo

237. Pemerintah Kota Cirebon

238. Pemerintah Kota Magelang

239. Pemerintah Kota Palangka Raya

240. Pemerintah Kota Semarang

241. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

(mdk/idr)