Cerita Bos Bappenas ragukan Singapura jadi penyumbang investasi terbesar RI

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan pentingnya data akurat dan terperinci terkait kondisi investasi, khususnya foreign direct investment (FDI) di Indonesia. Data terperinci akan memberikan gambaran lebih baik mengenai besaran investasi asing di Indonesia.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan ini mengaku sempat 'bertanya-tanya' ketika melihat bahwa negara yang paling besar FDI-nya di Indonesia serta konsisten di tiga besar adalah Singapura.

"Melihat asal negara yang FDI (Foreign Direct Investment) paling besar. Sekarang nomor tiga China, nomor duanya Jepang. Kalau nomor dua dan nomor tiga saya masih sangat normal. Yang puzzling nomor satu, Singapura," kata dia di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Kamis (23/8).

"Singapura jumlah FDI di Indonesia besar, konsisten di top three. Pertanyaannya memang Singapura sedemikian hebat," lanjut dia.

Menurut dia, tentu pertanyaan-pertanyaan semacam itu harus bisa dijelaskan dengan data yang terperinci sehingga Pemerintah mendapatkan gambaran jelas dari investasi negara lain di Indonesia.

Data terperinci dapat memberikan penjelasan terkait investasi mana yang memang benar-benar berasal dari negara tersebut, dan mana yang sesungguhnya berasal dari negara lain yang menggunakan Singapura sebagai perantara saja.

"Ternyata kalau kita dalami lagi Singapura itu lebih banyak sebagai nomine-nya (pihak ketiga). Dari perusahaan negara lain. Rusia kalau lihat investasi langsung ke Indonesia, kecil sekali. Tapi sebenarnya the real investasi lebih besar dari seharusnya tapi ternyata mereka menggunakan nama perusahaan yang basisnya di di Singapura," ujarnya.

"Menurut saya harusnya dipilah lagi mana yang Singapura-Singapura, mana yang Singapura-Negara lain," kata dia.

Karena itu dia berharap BKPM dalam kerja sama dengan Badan Pusat Statistik untuk menyusun data investasi yang lebih rinci. Data ini sangat penting bagi Pemerintah dalam menentukan strategi investasi.

"Saya harap BKPM yang nanti kerja sama dengan BPS bisa memberikan informasi lebih banyak," tandasnya.